CIREBON, (cirebonbagus.id).- Penyaluran bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial RI berupa program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Cirebon, dinilai Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, banyak yang tidak tepat sasaran.
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, selama ini bantuan PKH banyak yang tidak tepat sasaran. Mereka yang benar-benar berhak menerima bantuan dari Kementerian Sosial RI ini, malah tidak mendapatkannya.
“Sementara yang dikategorikan lebih mapan mendapatkan bantuan ini. Indikasinya jelas, rumah tinggalnya terlihat lebih mewah, namun tetap mendapatkan bantuan yang berasal dari Kementrian Sosial,” ungkap Nana, belum lama ini.
Ia melanjutkan, fenomena yang belakangan ramai di media sosial, tentang rumah mewah yang dicap penerima program PKH, nyata terjadi di Kabupaten Cirebon. Selain itu, kejanggalan lain dalam penyaluran PKH, banyak keluhan masyarakat yang disampaikan kepadanya.
Ia menjelaskan, adanya laporan itu banyak terjadi. Dan disampaikan secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp (WA) kepada dirinya selaku wakil rakyat di daerah ini. “Ini banyak laporannya. Ada yang lewat WA, ada yang langsung datang ke rumah atau saat kita reses,” kata Nana.
Ketua Fraksi Gerindra ini juga menilai perlu keseriusan dalam penanganannya. Karena Bansos itu, terus berkelanjutan. Jangan sampai terus menyisakan persoalan. Untuk rapat bersama Dinas Sosial (Dinsos) sebagai leading sectornya sendiri, sebenarnya sudah dilakukan.
Bahkan, kata dia, berbagai pertemuan telah ditempuh, membahasnya. Namun sayang, tidak pernah ada titik temu, permohonan data valid pun tak pernah diberikan dinas.
“Berulang kali kita minta data valid, tak juga diberikan. Ternyata, data di desanya saja sepertinya tidak valid. Contohnya saja, ketika rapat terakhir dilakukan bersama Dinsos, PKH, TKSK, Bulog dan BNI. Ternyata masih ada kartu ATM yang belum dibagikan,” kata Politisi Gerindra ini. (CIBA-05)
