KOTA CIREBON.- Pimpinan DPRD Kota Cirebon menindaklanjuti keluhan terkait keterlambatan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) yang dialami siswa SMAN 7 Kota Cirebon.
Ketua DPRD Kota Cirebon, Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, menjelaskan kedatangan tim DPRD Kota Cirebon untuk menyerahkan aspirasi masyarakat terkait keberlanjutan siswa-siswa SMAN 7 Kota Cirebon, agar dapat kembali mempunyai harapan untuk mengikuti SNPMB.
“Alhamdulillah, aspirasi ini dibawa langsung ke Komisi X DPR RI dalam upaya mencari solusi agar para siswa tidak dirugikan. Rombongan DPRD Kota Cirebon diterima langsung oleh anggota Komisi X DPR RI, Prof. Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, S.E., S.Kom., M.M. dari fraksi NasDem,” ucapnya Jumat (7/2)
Dalam pertemuan tersebut, berbagai masukan dan keluhan disampaikan terkait kendala teknis yang menghambat pendaftaran SNPMB.
Disaat bersamaan, Wakil Ketua I DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani, menegaskan pentingnya langkah ini untuk masa depan pendidikan para siswa.
“Kami membawa aspirasi ini ke Komisi X DPR RI agar diteruskan ke Kementerian Pendidikan. Harapannya, kendala ini bisa segera dibuka kembali sehingga seluruh siswa SMAN 7 Kota Cirebon dapat mendaftar di SNPMB,” ungkapnya.
Harry juga berharap perjuangan ini membuahkan hasil positif bagi para siswa.
“Mudah-mudahan langkah yang kami tempuh ini dapat memberikan hasil yang baik untuk masa depan adik-adik kita di SMAN 7 Kota Cirebon,” tambahnya.
Sementara Wakil Ketua II DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik menambahkan pertemuan ini diharapkan dapat mendorong percepatan solusi dari Kementerian Pendidikan.
“Permasalah ini sudah menjadi isu nasional, karena memang tidak hanya terjadi di satu daerah. Kami berharap permasalah ini dapat selesai, agar tidak ada siswa yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” pungkasnya
Hasil rapat kerja pimpinan Komisi III DPRD Kota Cirebon yang dibawa ke komisi X DPR RI
1. Memohon Kepada Komisi X DPR RI untuk dapat merekomendasikan kebijakan kepada Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Tekonologi RI melalui panitia SNPMB PDSS 2025 untuk memberikan perpanjangan waktu perbaikan serta pengumpulan data pada portal SNPMB PDSS tahun 2025 agar siswa eligible SMAN 7 Kota Cirebon bisa mendaftar melalui SNBP.
2. Memohon Kepada Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Tekonologi RI melalui panitia SNPMB PDSS 2025 untuk memberikan perpanjangan waktu perbaikan serta pengumpulan data pada portal SNPMB PDSS tahun 2025 agar siswa eligible SMAN 7 Kota Cirebon bisa mendaftar melalui SNBP.
3. Merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan investigasi dan memberikan sanksi kepada pihak yang menyebabkan adanya keterlambatan pendataan siswa pada sistem PDSS SNBP di SMAN 7 Kota Cirebon.
4. Tidak boleh ada intimidasi apapun terhadap siswa atau orang tua siswa yang melakukan protes terkait persoalan gagalnya pendaftaran jalur SNBP yang terjadi di SMAN 7 Kota Cirebon.
5. Jika siswa eligible tidak bisa mendaftar jalur SNBP, maka SMAN 7 Kota Cirebon wajib memberikan kompensasi berupa bimbingan belajar dan pendaftaran UTBK.
6. SMAN 7 Kota Cirebon dan sekolah negeri lainnya dilarang ada pungutan yang mengatasnamakan SPP, LKS dan pemotongan beasiswa PIP yang membebankan orangtua murid dan tidak boleh ada pengambilan kebijkan sepihak dari sekolah kepada siswa penerima beasiswa PIP. Jika ada pemotongan beasiswa PIP oleh pihak sekolah maka segera dikembalikan kepada siswa penerima beasiswa PIP.
7. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat untuk bersama-sama melakukan evaluasi penggunaan dana BOS dan BOPD serta peran Komite Sekolah SMAN 7 Cirebon. (Wandi/Arif)
