JAKARTA.- Perwakilan pengemudi ojek online (ojol) dari Cirebon Raya bersama Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Cirebon mengadakan audiensi langsung dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, di Jakarta.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang sebelumnya digelar di depan Balai Kota Cirebon.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani (HSG), mengatakan bahwa pihaknya hadir untuk mengawal aspirasi para pengemudi ojol yang selama ini merasa kurang didengar oleh pihak aplikator.
“Adapun poin-poin tuntutan utama yang dibahas antara lain, Pengurangan potongan pendapatan dari 20persen menjadi 10persen, Penghapusan skema GrabBike Hemat berlangganan yang dinilai merugikan driver, Penghapusan fitur slot “Food/Aceng” (argo goceng), Pembuatan regulasi yang memastikan tarif layanan food delivery dan pengiriman barang setara dan adil,” ucapnya Sabtu (26/4/2025)
Menurut HSG, Wamenaker menyambut baik aspirasi tersebut dan berkomitmen akan menindaklanjutinya kepada pihak aplikator.
“Wamenaker menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan kesejahteraan pengemudi ojol dan meningkatkan taraf hidup mereka melalui regulasi yang berpihak,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar para pengemudi ojol lebih aktif menyuarakan aspirasi melalui media sosial dan forum publik agar mendapat perhatian luas.
Perwakilan pengemudi yang hadir dalam pertemuan ini antara lain, Tryas (Grab), Andre (Maxim), Budi (Grab) dan Iswanto (Shopee)
Sementara itu, Tryas selaku Koordinator aksi Ojol Cirebon Bersatu kembali menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menyaring setiap kebijakan aplikator sebelum diterapkan di daerah.
Ia juga menyoroti skema tarif Grab Hemat yang dinilai memaksa driver mengikuti aturan yang merugikan secara tidak langsung, meskipun bersifat opsional.
“Ada kesenjangan dalam pembagian hasil. Potongan 20persen dari aplikator sangat membebani kami. Sudah saatnya pemerintah turun tangan melalui regulasi yang jelas dan berpihak,” ujarnya.
HSG menambahkan, Komunitas ojek online (ojol) di Cirebon menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan atas terselenggaranya program bantuan Hari Raya bagi para pengemudi.
Namun demikian, dalam pelaksanaannya, sejumlah pengemudi menyoroti skema penyaluran yang digunakan oleh pihak aplikator.
Beragam mekanisme yang diterapkan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, sehingga sebagian besar pengemudi merasa bantuan yang diterima belum sesuai dengan ekspektasi.
Meski demikian, para pengemudi tetap mengapresiasi perhatian pemerintah dan berharap ke depannya proses distribusi dapat dilakukan dengan lebih transparan dan merata.
Dengan dukungan legislatif daerah dan keterbukaan pemerintah pusat, para pengemudi ojol Cirebon Raya berharap adanya perubahan nyata yang mampu membawa keadilan serta kesejahteraan yang lebih baik di tengah tantangan dunia kerja digital.
“Pointnya tidak boleh ada yang memberhentikan mitra jika mitra yang ikut dalam aksi demontrasi. Tadi bersama Wamenaker juga mengatakan tidak boleh ada perusahaan apapun yang masih menahan ijasah karyawan karyawati nya,” pungkasnya.(Wandi/Arif)
