CIREBON.- Wali Kota Cirebon, Effendi Edo didampingi Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Proyek Implementasi Skema Semi Closed-Loop Supply Chain (SCLSC) untuk Industrialisasi Pertanian dan Material Baru sebagai bagian dari Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Hotel Grand Mansion, Rabu (20/8/2025). Kegiatan dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah daerah, sektor swasta, dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).
Wali Kota menegaskan bahwa penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal penting dalam membangun ekosistem yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Ia menyebut kemiskinan sebagai persoalan struktural yang membutuhkan pendekatan sistemik dan kolaboratif.
“Tugas kita bukan hanya menyalurkan bantuan, tetapi membangun sistem yang memberi kesempatan bagi masyarakat miskin untuk berdaya. Skema SCLSC kami pandang sebagai alternatif solusi konkret untuk memperkuat rantai nilai pertanian hingga ke pasar,” ujarnya.
Menurutnya, posisi geografis Kota Cirebon yang strategis, sebagai simpul antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, membuka peluang besar untuk menjadikan Cirebon sebagai pusat pengolahan, distribusi, dan perdagangan hasil pertanian dari wilayah sekitar seperti Brebes, Indramayu, dan Kuningan. Hal ini sejalan dengan semangat menciptakan nilai tambah dari sektor hulu hingga hilir.
Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan bahwa nota kesepahaman ini diharapkan membawa tiga manfaat utama, yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui koperasi, peningkatan efisiensi serta nilai tambah produk pertanian, dan pembangunan berkelanjutan berbasis sumber daya lokal. Program ini juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketimpangan sosial.
Wali Kota mengajak seluruh pihak untuk menyalakan semangat pembangunan dari wilayah pinggiran, seraya mengutip pesan Bung Hatta “Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tetapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa.”
“Mari kita nyalakan lilin itu, dari Brebes hingga Cirebon, agar sinar pembangunan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ajaknya.
Sementara itu, Ketua BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan tonggak penting dalam menghadirkan solusi terintegrasi untuk pengentasan kemiskinan struktural. Ia menyoroti peran koperasi sebagai tulang punggung model ekonomi rakyat yang mampu menghubungkan petani dengan sektor produksi, distribusi, hingga pasar.
“Penandatanganan MoU ini adalah langkah konkret menuju pengentasan kemiskinan struktural melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Kami percaya koperasi dapat menjadi katalisator transformasi pertanian yang berkelanjutan,” tutur Budiman.
Ia menambahkan bahwa program ini melibatkan empat pemerintah daerah, Kota dan Kabupaten Cirebon, Brebes, Indramayu, dan Kuningan serta lima mitra swasta, termasuk PT Garam (Persero) dan perusahaan pengolahan limbah dari Belanda, Harvest Waste. Sinergi multipihak ini dinilai penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya lokal.
BP Taskin juga menyebutkan sembilan sektor prioritas dalam kolaborasi ini, antara lain pangan, energi baru terbarukan, industri kreatif, digital, pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, dan hilirisasi produk. Pendekatan lintas sektor ini bertujuan mempercepat transformasi sosial-ekonomi dan menciptakan pembangunan yang inklusif.
Model SCLSC yang diadopsi dalam program ini merupakan sistem rantai pasok semi tertutup yang mengintegrasikan sektor produksi, pengolahan, distribusi, serta pemanfaatan limbah secara efisien dan berkelanjutan. Skema ini berbasis koperasi dan UMKM sebagai aktor utama, sehingga masyarakat miskin dapat terlibat secara langsung dalam aktivitas ekonomi produktif. (ADV/CIBA)
