CIREBON – Membangun fondasi tidak harus selalu menunggu anggaran berlebih. Melewati 365 hari pertamanya, duet Wali Kota Cirebon, Effendi Edo dan Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati berhasil mengubah tantangan efisiensi menjadi energi transformasi. Mengamankan sektor pendidikan hingga kesehatan lewat visi Setara Berkelanjutan yang kini mulai dirasakan dampaknya di setiap sudut Kota Cirebon.
Capaian terlihat pada peningkatan kualitas birokrasi. Kota Cirebon meraih predikat “Unggul” dalam Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Prestasi ini menyejajarkan Cirebon dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia dalam hal perumusan kebijakan berbasis data dan bukti empiris.
Sektor investasi juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Kepercayaan pasar terhadap stabilitas politik dan regulasi di Kota Cirebon berhasil mendorong realisasi investasi melampaui target yang ditetapkan, menjadikan Kota Cirebon sebagai salah satu destinasi investasi utama di Jawa Barat.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukanlah penghalang untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga. Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen bahwa setiap kebijakan yang lahir harus memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Efisiensi dilakukan pada belanja operasional birokrasi, namun pos-pos prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi pelindung bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Di bidang infrastruktur, Pemkot Cirebon mulai menerapkan skema inovatif untuk menjawab keterbatasan APBD. Salah satunya adalah pemanfaatan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk peremajaan Penerangan Jalan Umum (PJU) guna mewujudkan program “Cirebon Caang” demi keamanan dan kenyamanan warga.
Selain itu, rehabilitasi jalan dengan metode betonisasi mulai dilakukan di sejumlah titik vital, untuk memastikan durabilitas infrastruktur terhadap cuaca ekstrem. Langkah ini dibarengi dengan normalisasi sungai dan penguatan sistem drainase untuk meminimalisir risiko banjir rob dan genangan.
Di sisi pembangunan manusia, program Kartu Idola Pendidikan resmi diluncurkan sebagai jaring pengaman agar tidak ada anak di Kota Cirebon yang putus sekolah karena kendala biaya personal.
Di bidang kesehatan, Kota Cirebon sukses mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan perlindungan jaminan kesehatan bagi hampir seluruh penduduk.
Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati turut menyoroti pentingnya sentuhan humanis dan pemberdayaan dalam pembangunan. Fokus Pemerintah Kota Cirebon adalah memastikan kelompok rentan, perempuan, dan anak-anak mendapatkan perhatian penuh.
“Melalui kerja kolaboratif, kita bersyukur prevalensi stunting terus mengalami penurunan signifikan dan akses ekonomi bagi pelaku UMKM semakin terbuka lebar melalui berbagai ajang pemberdayaan,” tuturnya.
Sebagai kota yang menjunjung nilai religiusitas, pemerintah juga memberikan apresiasi bagi para penjaga moral bangsa melalui pemberian insentif bagi guru ngaji dan imam masjid. Program ini diharapkan mampu memperkuat karakter generasi muda Cirebon di tengah tantangan zaman digital.
Menutup tahun pertama, Pemkot Cirebon menyadari masih adanya tantangan besar, terutama terkait manajemen pengelolaan sampah berkelanjutan dan kerentanan infrastruktur akibat cuaca. Pemerintah telah menyusun peta jalan akselerasi penuntasan sampah 2025-2026 yang mengedepankan pembangunan TPS 3R di tingkat wilayah.
Dengan semangat “Kerja Bersama”, Pemerintah Kota Cirebon mengajak seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dalam mewujudkan Kota Cirebon Setara berkelanjutan. (Arif/CIBA)
