CIREBON, (cirebonbagus.id).- Direktur PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon, Suharyadi dan Staf Ahli Bupati Cirebon Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon, Abraham Mohamad memenuhi undangan rapat kerja Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon.
Rapat kerja dengan Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon tersebut, terkait laporan Abraham Muhamad di mana PDAM Tirta Jati selaku perusahaan BUMD diduga adanya kebocoran PAD.
Polemik antara Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon, Abraham Mohamad dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jati itu berakhir. Setelah kedua belah pihak sepakat agar ke depan berupaya memberikan sumbangsih pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut disepakati dalam Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon mengenai Pengelolaan PAD dari BUMD, Jumat (7/8/2020).
Dalam rapat kerja tersebut, Abraham Mohamad, mengungkapkan , kronologis dirinya mengkritisi dan mempermasalahkan adanya dugaan kebocoran PAD dari laba keuntungan di PDAM ini.
Bahkan, kata dia, tak hanya BUMD yang dikritik tetapi terkait PAD, BLUD, hingga CSR yang memang semua itu menjadi fokus kajian di bidangnya sebagai staf ahli.
“Awalnya saya kebetulan dapat jadwal pembina apel pagi. Pokok materi bahasan yang saya sampaikan banyak harta karun yang terpendam. Jangan sampai Covid-19 jadi alasan tapi kerjanya tidak. Ada BLUD, ada BUMD, ada CSR, ada soal PAD juga, kok kenapa banyak terjadi over load,” papar Abraham.
Ia menjelaskan, pada BUMD di PDAM Tirta Jati ada kesalahan persepsi dalam mengartikulasikan SE Mendagri yang bunyinya adalah apabila cakupan layanan PDAM belum 80 persen maka tidak wajib memberikan kontribusi ke PAD.
Namun, kata dia, jangan sampai SE itu dijadikan sebuah justifikasi untuk tidak ada upaya memberikan sumbangsih PAD dari laba keuntungan yang didapat.
Apa yang dimasalahkan itu, kata dia, tak ada kaitannya dengan politik ataupun dikarenakan benci ke Suharyadi selaku Dirut PDAM Tirta Jati. Tetapi, semua itu murni agar ke depan diperbaiki dan ada pemasukan bagi PAD yang selama tidak pernah diberikan oleh pihak PDAM.
Padahal pada 2017, kata dia, Suharyadi sendiri sudah berjanji akan memberikan 55 persen dari laba keuntungan untuk PAD. Tetapi nyatanya tidak pernah ada sampai sekarang.
“Saya tak benci ke Pak Suharyadi dan tak ada kepentingan atau politik sekalipun. Yang saya mau, tolong masukan laba keuntungannya ke PAD,” ujar Abraham.
Menanggapi hal itu, Dirut PDAM Tirta Jati, Suharyadi menyampaikan, PDAM belum bisa memberikan kontribusi PAD lantaran layanan baru mencapai sekitar 35 persen, sedangkan berdasarkan SE Mendagri nomor 690/477/SJ-2009, PDAM wajib berkontribusi saat layanan di atas 80 persen.
Memang selama ini pihaknya, belum pernah memberikan pemasukan untuk PAD. Untuk yang tahun 2017 memang awalnya ingin memberikan pemasukan ke PAD, tetapi salah satu SPAM di Beber sangat kekurangan air.
Menurut Suharyadi , Sampai-sampai saat itu, pimpinan Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon pun berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Kuningan. Dan pihaknya mengajak Pemda Kabupaten Kuningan untuk mengoptimalkan debit air yang masuk ke Kabupaten Cirebon
“Sehubungan dengan hal itu, kami alokasikan untuk pelayanan itu, kala itu dari 55 persen laba keuntungan ada sekitar Rp 800 juta. Kita cakupan layanannya lebih rendah dari Kota Cirebon. Komposisinya di kita baru 35 persen,” ungkap Suharyadi.
Ia menambahkan, memang wilayahnya ketika musim kemarau sangat kesulitan air. Dan masih mengandalkan sumber air dari Kabupaten Kuningan. Namun, lanjutnya, dengan adanya masukan dari Abraham Mohamad hal itu akan menjadi pembenahan. Juga akan didiskusikan dengan dewan pengawas ke depan di perusahaannya agar ada perbaikan lebih baik.
“Terkait dengan kondisi saat ini, yang Pak Abraham berikan motivasi untuk memberikan pemasukan ke PAD ya kami akan coba. Karena memang selama ini kita fokus untuk peningkatan cakupan layanan,” tutur Suharyadi.
Ia juga menjelaskan, di 2018 pihaknya sudah pernah mengajukan untuk program masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tapi tidak direalisasikan. Laba keuntungan 2018 itu telah diinvestasikan untuk peningkatan pelayanan. Di antaranya diinvestasikan ke SPAM Waled. Di 2019 pihaknya memasang jaringan perpipaan dan membuat sumur-sumur bor.
“Di 2020 memasang jaringan perpipaan, vertikulasi untuk meningkatkan cakupan layanan,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno menyampaikan, sesuai dengan rapat kerja ini menjadikan rekomendasi pengelolaan PAD dari BUMD.
Rapat ini harus menjadi catatan pimpinan Komisi II karena tidak menghadirkan Bagian Perkonomian yang menjadi mitra kerjanya dan yang menaungi PDAM.
“Apa yang disampaikan Staf Ahli menjadi catatan kami. Tapi perlu ada data pembanding. Karena sesungguhnya PDAM adalah operator penyedia air minum. Bidang Perekonomian yang menaungi PDAM dan menjadi mitra kerja kita harusnya diundang juga,” katanya.
Cakra menambahkan, untuk investasi hingga cakupannya menunggu 80 tidak bisa dibayangkan kapan akan tercapai. Karena luas wilayah yang cukup besar, ada 40 kecamatan.
“Kelemahan kita memang tidak punya sumber mata air, ini bisa dijadikan rekomendasi ke bupati agar ada keseriusan membenahi, agar cakupan layanannya bisa cepat dan meningkat. Supaya ada target untuk memberikan pemasukan dari PDAM ke PAD,” pungkasnya.(Effendi/CIBA)