Adanya Wacana Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Pemerintah, Masyarakat Jangan Terhasut Oleh Hoax-hoax Belum Jelas

CIREBON, (cirebonbagus.id).- Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H. Moh Lutfhi menanggapi adanya rencana pemerintah yang akan memasang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap komoditi pangan atau sembako. Menurutnya, hal itu masih sebuah wacana yang belum menjadi keputusan pemerintah.

Lutfhi menuturkan, seharusnya pemerintah jangan memutar balikan PPN untuk kendaraan mewah di hilangkan dalam rangka mengakselerasi produk dan pasar. Tapi, sembako yang langsung terkait dengan masyarakat banyak malah dinaikkan.

”Inikan sesuatu yang kontradiktif, menurut saya sih kita jangan dibuang kearah sana,” ujar Luthfi, Selasa (15/6/2021).

Menurut Luthfi, pemerintah mempunyai PR yang berat, hari ini perlu keseimbangan keuangan. Pasalnya, wabah covid-19 ini menjadi bencana nasional yang membuat turun drastis pendapatan negara.

“Yang harusnya ditargetkan bisa nembus ke 3000 triliun, faktanya drop. Karena sektoril tidak bekerja dan ini tidak hanya dialami oleh indonesia, tatapi juga dialami negara lainnya ikut kolaps, termasuk di Asia,” ungkapnya.

Lebih lanjut Luthfi, semua pemerintahan presiden berupaya mengambil kendali menjaga keseimbangan. Jangan sampai keseimbangan ini tidak terjaga, akhirnya Indoensia menjadi kolaps.

“Ini yang perlu kita jaga sebenarnya kepentingan besarnya, Indonesia bisa melewati pandemi covid ini dengan baik,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Politisi Partai PKB itu, meyakini , pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo tidak pernah terfikir untuk bagaimana mengkapitalisasi masyarakat, masih kata dia, tapi yang menjadi fokus utama dipikirkannya adalah bagaimana Indonesia bisa melewati bencana nasional ini dengan baik.

“Salah satu langkah-langkahnya memastikan sektoril berputar dan saya kira kita harus sinergi, harus satu paket dengan pemerintah agar ikhtiarnya bisa optimal,” katanya.

Lutfi menambahkan, dirinya mengajak masyarakat, sejenak untuk tenang dulu. Sebab, kata dia , pemerintah belum mengambil keputusan. “Ini hanya baru wacana-wacana saja, jadi oleh karenanya kita jangan terhasut oleh hoax-hoax yang belum jelas,” pungkasnya.(Effendi/CIBA)

Exit mobile version