CIREBON, (CB). –
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon, mengelar audiensi dengan Pemkab Cirebon perihal progres dan program kerja.
Kegiatan diisi dengan pemaparan kinerja BPS baik yang sudah ataupun yang akan dilakukan dihadapan Sekertaris Daerah, Rahmat Sutrisno, di ruang rapat Sekda, Senin (2/9/2019).
Kepala BPS Kabupaten Cirebon, Ono Margono menyebutkan, audiensi yang dilakukan merupakan langkah sinergitas antar lembaga di pemerintahan.
Apalagi, kata Oni, kali ini kegiatan yang dilakukan BPS diluar kebiasaan, yaitu survei hasil pelaksanaan reformasi birokrasi. Kebetulan untuk lokusnya di sejumlah titik di Pemkab Cirebon.
Dalam teknis kerja yang dilakukan, kata Ono, yakni menyurvei atas penilaian integritas untuk melihat apakah aparat ASN sudah berbenah untuk menjaga zona integritas. Ujungnya dalam memastikan tidak ada tindakan korupsi.
“Totalnya ada empat lokasi yakni tiga di Pemda yaitu di Disdukcapil, DPMPTSP dan RS Waled. Satunya lagi di Lapas Narkoba Gintung. Untuk program yang ini kita sudah laksanakan minggu kemarin dan kita laporkan ke Sekda,” kata Ono usai kegiatan di Gedung Setda.
Selain itu, tambah Ono, pihaknya juga menyampaikan program kerja di tahun 2020. Di antaranya adalah sensus penduduk ketujuh yang dilakukan per 10 tahun. Oleh karenanya, pihaknya meminta dukungan melalui sensus yang akan dilakukan 2020 mendatang. Karena, metode yang dilakukan yakni menggunakan kombinasi online dan door to door.
“Ada tiga metode untuk survei di 2020. Yakni dilakukan pada bulan Februari dan Maret itu online. Kemudian April dan Mei metode Cawi karena mendata menggunakan aplikasi dan smartphone. Berikutnya metode paper dan pensil jadi penduduk yang belum punya KTP dan NIK dengan melakukan wawancara. Makanya, kita sudah melaporkan dan melaksanakan tahapan awal survei dan pada saat nanti 2020 agar lancar dan sukses,” katanya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno,menyambut baik apa yang menjadi program kerja BPS.
Pihaknya siap membantu semaksimal mungkin dalam kelancara apa yang menjadi kebutuhan agar bisa disinergikan.
“Ini sangat bagus dalam membantu kami dalam hal penyediaan data di lapangan. Karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dan butuh sinergitas antarberbagai elemen termasuk BPS,” ungkap Sekda.(CB-06)
