CIREBON — Rencana rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon diperkirakan tinggal menghitung minggu, atau paling lambat dilakukan pada awal tahun 2026. Di tengah agenda tersebut, perhatian publik justru tertuju pada satu jabatan strategis yang hingga kini belum terisi secara definitif, yakni Direktur RSUD Waled.
Sejumlah tokoh masyarakat dari wilayah Cirebon Timur mendesak Pemkab Cirebon segera menunjuk Direktur RSUD Waled yang baru. Desakan itu muncul seiring memburuknya kualitas pelayanan rumah sakit, terutama terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan.
Para tokoh menilai, RSUD Waled membutuhkan sosok pimpinan yang tidak hanya memiliki kompetensi manajerial, tetapi juga kepekaan sosial, empati, serta hati nurani dalam melayani masyarakat, khususnya pasien BPJS yang kerap dikeluhkan mendapat perlakuan tidak maksimal.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho, memastikan jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Waled akan segera diisi oleh figur baru dan diarahkan menuju penunjukan direktur definitif.
Menurut Ade, jabatan Plt yang terlalu lama justru berpotensi menghambat optimalisasi manajemen dan pelayanan rumah sakit.
“Calonnya sudah ada, meskipun memang kami cukup kesulitan mencari figur yang benar-benar sesuai. Untuk menjadi direktur rumah sakit, jika dari kalangan dokter tentu harus dilihat kompetensinya. Sementara jika dari non-dokter, syaratnya minimal dua tahun mengabdi di rumah sakit tersebut dan memiliki gelar MARS,” ujar Ade, Kamis (18/12/2025).
Sementara itu, untuk jabatan Direktur RSUD Arjawinangun, hingga kini masih dijabat oleh dr. Bambang Sumardi. Ade menjelaskan, belum dilakukannya pergantian karena dr. Bambang masih dibutuhkan untuk terus membenahi manajemen rumah sakit, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan.
“Dokter Bambang masih dipertahankan. Kami ingin manajemen RSUD Arjawinangun semakin baik, karena posisinya saat ini cukup terjepit dengan banyaknya rumah sakit swasta yang bermunculan di wilayah tersebut,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, secara tegas meminta seluruh rumah sakit milik Pemkab Cirebon memberikan pelayanan terbaik tanpa diskriminasi, baik kepada pasien umum maupun peserta BPJS Kesehatan.
Pernyataan itu disampaikan Sophi menyusul viralnya keluhan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Waled di media sosial. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan lemahnya manajemen rumah sakit yang berdampak langsung pada kualitas layanan pasien.
“Rumah sakit itu memiliki SOP yang jelas. Ada standar pelayanan yang wajib diberikan dan seharusnya pelayanan terbaik. Tapi kenapa kasus pelayanan buruk terhadap pasien BPJS masih terus terjadi?” ujar Sophi.
Sophi menegaskan, seluruh pasien harus diperlakukan setara tanpa memandang status pembayaran. Ia pun meminta manajemen RSUD Waled segera melakukan pembenahan menyeluruh agar citra rumah sakit tidak terus merosot di mata publik.
Bahkan, Sophi mengancam akan memanggil jajaran direksi dan manajemen RSUD Waled apabila perbaikan tidak segera dilakukan.
“Kalau belum bisa diperbaiki juga, saya akan panggil seluruh manajemen RSUD Waled. Hal yang sama juga berlaku untuk RSUD Arjawinangun. Mereka sudah berstatus BLUD, artinya pengelolaan harus profesional dan mengutamakan pelayanan,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, jagat media sosial sebelumnya dihebohkan oleh unggahan akun TikTok @Losar_info yang menampilkan foto RSUD Waled dengan keterangan, “Keluarga Pasien Kecewa!!! Laporkan Humas BPJS RSUD Waled ke manajemen, kurang menghargai pasien.” Unggahan tersebut memicu gelombang kritik dari masyarakat dan mendorong desakan agar Pemkab Cirebon segera melakukan pembenahan serius di tubuh RSUD Waled. (Afif/CIBA)
