ACEH TAMIANG, 3 Januari 2026 – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengisi waktu libur Tahun Baru, Kamis (1 Januari 2026), dengan meninjau langsung progres pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Gampong Bundar, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Pembangunan huntara ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menyediakan tempat tinggal yang layak, aman, dan manusiawi bagi warga yang sebelumnya bertahan di tenda pengungsian dengan fasilitas terbatas akibat bencana banjir dan tanah longsor.
Dalam
kunjungannya, Menteri Dody menegaskan bahwa Kementerian PU mendukung penuh
upaya penanggulangan bencana yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kami
berkomitmen untuk men-support penuh
BNPB. Huntara ini dibangun agar masyarakat terdampak dapat segera tinggal di
tempat yang lebih layak, aman, dan bermartabat. Selain hunian, nantinya juga
akan dilengkapi dengan sarana air bersih dan sanitasi,” ujar Menteri Dody.
Pembangunan
huntara di Aceh Tamiang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana
Strategis Kementerian PU bekerja sama dengan BUMN Karya, PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk. Proyek ini menunjukkan progres yang signifikan dan cepat, mulai
dari pekerjaan fondasi hingga pemasangan atap modular.
Secara teknis,
huntara ini mengadopsi sistem bangunan modular dengan struktur rangka baja
ringan. Teknologi ini dipilih karena karakteristiknya yang kuat, cepat dalam
pengerjaan, namun tetap mengutamakan kenyamanan penghuni. Proses pembangunan
huntara meliputi pekerjaan pembuatan fondasi, pemasangan rangka modular,
dinding, atap baja ringan, serta pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing
(MEP).
Dengan metode
konstruksi tersebut, pembangunan huntara di Gampong Bundar ditargetkan rampung
pada awal Januari 2026. Dengan terselesaikannya huntara ini, pemerintah
berharap dapat mempercepat relokasi warga ke hunian yang lebih aman dan nyaman.
Deputi
Penanganan Darurat BNPB, Budi Irawan, turut mengapresiasi kualitas dan
kecepatan pengerjaan huntara yang dilakukan Kementerian PU. Menurutnya, standar
bangunan yang diterapkan sangat baik untuk kebutuhan darurat.
“Saya lihat
bahannya premium dan sangat layak bagi masyarakat. Pekerjaannya juga sangat
cepat, baru tiga atau empat hari sudah berdiri seperti ini. Kami berharap
huntara ini dapat menarik minat masyarakat untuk pindah dari tenda pengungsian,
karena jauh lebih layak dan manusiawi,” kata Budi Irawan.
Kawasan huntara
Aceh Tamiang direncanakan mampu menampung sekitar 80 Kepala Keluarga (KK).
Kompleks huntara ini terdiri dari 7 blok bangunan modular hunian dan 1 blok
tambahan dengan kapasitas 12 KK. Setiap blok dirancang memiliki kapasitas
hingga 48 orang atau setara 12 KK, dengan total daya tampung mencapai 336
orang.
Untuk mendukung
aktivitas sehari-hari warga, seluruh kawasan huntara dilengkapi dengan
fasilitas pendukung yang memadai, antara lain toilet komunal yang higienis,
instalasi listrik dan pencahayaan, jaringan air bersih dan sanitasi.
Kementerian PU
berharap keberadaan huntara ini tidak hanya memulihkan rasa aman masyarakat,
tetapi juga menjadi fondasi awal bagi pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi
pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang.
Program kerja ini
merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan
ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
