CIREBON, (cirebonbagus.id). Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon tegas dalam pengadaan tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (TPPAS).
Sebab, pihak legislatif menilai selama ini Pemkab Cirebon tidak tegas dalam mengupayakan penyediaan lahan TPPAS tersebut. Terbukti sudah ketiga kalinya pengadaan TPPAS selalu gagal dan anggaran pun tidak terserap.
“Pemerintah daerah terutama bupati harus tegaslah untuk pengadaan lahan TPPAS. Ini sudah ketiga kalinya ditolak warga,” ujar Luthfi, Jumat (22/11/2019).
Penolakan warga pada setiap pengadaan lahan untuk lokasi sampah pasti akan terjadi. Pemkab tidak seharusnya menuruti penolakan warga akan tetapi harus mampu memberikan solusi bagi dua kepentingan yakni bagi TPPAS dan warga.
“Bagaimanapun sampah ini menjadi persoalan yang menjadi prioritas kita semua. Bagusnya pemerintah mampu memberikan solusi bagi dua kepentingan ini, yang pertama dalam menangani sampah terus yang kedua bagi warga. Kalau itu enggak dilakukan ya kapan kita punya TPPAS ,” kata Luthfi.
Karena, lanjut dia, ketika ada persoalan, maka Pemkab Cirebon juga yang akan menjadi sasaran. Bagaimanapun, persoalan tidak akan selesai bilamana pemkab terus menerus menutup mata terkait perihal kondisi sampah yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon.
Namun, dalam pengadaan lahan TPPAS yang lalu, Luthfi melihat ada yang salah dalam melakukan komunikasi dan sosialisasi yang sudah dilakukan kepada masyarakat.
Ia menilai, gagalnya pengadaan TPPAS tahun ini bukti konkrit Pemkab Cirebon tidak serius dalam menangani masalah sampah. Saat ini, yang menjadi prioritas adalah merealisasikan TPPAS.
Program penanganan sampah yang digagas Pemkab di tingkat desa bukan prioritas utama. Pasalnya, dari debit yang dihasilkan bila dihitung secara nyata hal itu tidak akan mampu menyerap limbah secara keseluruhan.
“Pengelolaan sampah di tingkat desa memang bisa, akan tetapi harus diimbangi dengan adanya TPPAS agar seluruh sampah dapat dikelola secara baik. Kenapa begitu? Karena dari debit sampah yang dihasilkan dalam sehari sudah sangat luar biasa sehingga dibutuhkan TPPAS untuk mengelola sampah menjadi nilai yang berharga,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Cirebon, H Imron Rosyadi menyampaikan, berkaitan dengan kondisi TPPAS yang telah diwacanakan di wilayah timur, ternyata banyak mendapat penolakan dari warga.
“Soal itu, kami dari pemerintah tidak akan mengorbankan masyarakat. Kita butuhkan itu (TPPAS, red) tapi belum apa-apa sudah didemo. Makanya mundur lagi wacana pengadaan TPPAS,” katanya.
Imron mengaku, dipastikan tahun depan akan ada wacana untuk pengadaan kembali TPPAS. “Tahun depan tetap wacana pengadaan TPPAS tetap akan ada. Makanya kita akan mengajak leading sektor untuk duduk bersama,” katanya. (CIBA-05)
