KOTA CIREBON.– Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Posyandu di Kota Cirebon yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam meningkatkan gizi balita dan edukasi keluarga, justru menuai polemik akibat pencairan anggaran yang tidak lancar.
Ketua Posyandu RW 02 Syekhmagelung, Tatin Nuryatin, mengungkapkan bahwa anggaran PMT yang diterima Posyandu dan Posbindu di wilayahnya hanya cair setiap tiga bulan sekali, dengan nominal Rp500 ribu. Adapun Rp300 ribu untuk Posyandu dan Rp200 ribu untuk Posbindu, termasuk juga insentif bagi kader.
“Pernah pada tahun 2024, anggaran tersebut bahkan tersendat hingga lima bulan lamanya. Kami akhirnya harus menutupi kekurangan dari uang kas seadanya,” ungkap Tatin prihatin.
Ia berharap, anggaran bisa cair setiap bulan agar kegiatan berjalan lancar. Tak hanya itu, ia juga menyoroti minimnya insentif kader. “Honor hanya Rp700 ribu setiap tiga bulan, itu pun harus dibagi untuk 12 orang kader,” jelasnya.
Ketua RW 02 Syekhmagelung, Sri Rahayu, turut menanggapi masalah ini. Ia mengaku pihak RW kadang harus turun tangan membantu dengan dana kas RW maupun donasi dari warga. “Kami ingin pemerintah daerah dan DPRD Kota Cirebon lebih peduli dan mendengar aspirasi dari para kader yang bekerja di lapangan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Siti, salah satu kader Posyandu RW 12 Bedeng Baru, juga mengeluhkan hal serupa. Ia menyebutkan bahwa PMT dan insentif kader di wilayahnya juga dicairkan tiga bulan sekali, dan sempat mengalami keterlambatan selama lima bulan pada tahun 2024.
Menanggapi permasalahan ini, Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Rinna Suryanti, menyatakan keprihatinannya dan menyebut bahwa pihaknya akan membahas permasalahan ini serta meminta klarifikasi dari dinas terkait.
“Kami akan mendorong agar anggaran PMT bisa dicairkan secara lebih teratur. Program ini sangat penting untuk tumbuh kembang anak dan kesehatan masyarakat,” tegas Rinna.
Politisi PAN Kota Cirebon ini melanjutkan, dirinya
berharap adanya perbaikan sistem pencairan anggaran serta peningkatan kesejahteraan kader agar program pelayanan dasar seperti Posyandu dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. (Wandi/Arif)
