CIREBON, (cirebonbagus.id).- Kabupaten Cirebon yang semula sebutan wilayah zona Biru kini kembali lagi turun dalam situasi Zona Kuning.
Hal itu senada dengan adanya pertambahan terkonfirmasi positif Covid-19 di wilayah Kabupaten Cirebon.
Demikian disebutkan Sekda H Rahmat Sutrisno seusai melaksanakan evaluasi PSBB dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat (Jabar) melalui virtual di kantor Setda Bupati Kabupaten Cirebon, Jumat (3/7/2020).
“Kami baru saja menggelar evaluasi PSBB, Kabupaten Cirebon saat ini statusnya turun lagi dari biru ke kuning. Dan Pemkab akan melakukan re-alokasi kembali bilamana kasus positif Covid-19 terus bertambah,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Rahmat, evaluasi penanganan Covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) memberikan amanat kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat, di antaranya adalah untuk segera mencanangkan test swab massal minimal 1 persen dari jumlah penduduknya.
“Pak Gubernur Jawa Barat menyarankan agar kami segera melakukan test swab minimal 1 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Cirebon atau 22 ribu sample,” katanya.
“Berikutnya gubernur juga menyarankan agar pelaku-pelaku usaha dimungkinkan untuk membuka usahanya, akan tetapi harus tetap dengan mengedepankan dan memperketat protokol kesehatannya, ” papar Rahmat.
Dan yang ketiga, lanjut Rahmat, meminta kabupaten kota untuk melakukan pemeriksaan lapangan untuk menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan bagi para pelaku usaha.
“Untuk para pelaku usaha boleh tapi kembali lagi dengan syarat memperketat protokol kesehatan. Namun untuk hiburan itu spesifik, terutama hiburan malam,” ujar Rahmat.
“Selain itu hajatan sementara belum diperbolehkan, harus melakukan rapat dulu dengan Forkompinda,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Divisi Kesehatan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Cirebon, Enny Suhaeni menambahkan, untuk teknis pengambilan sample swab dapat dilakukan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ataupun UPTD Labkesda Kabupaten Cirebon.
Pihaknya sekarang sedang menghitung ulang kembali anggarannya, tadinya mau nambah rapid test ternyata rapid test tidak dihitung oleh provinsi jadi menghitung ulang untuk pengadaan swab.
“Kalau untuk 1 persen sample swab test, standar WHO yaitu standar dari jumlah penduduk, jadi kita menghitung ulang untuk pengadaan Swab, ” ujar Enny.
“Test swab massal ini akan menyasar ke semua segmen atau kalangan dengan jumlah total 22 ribu dari 1 persen termasuk juga nanti untuk para santri, ” imbuhnya.(Effendi/CIBA)
