CIREBON – Persoalan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Cirebon kembali menjadi sorotan. Ketua Forum Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kabupaten Cirebon, Dr. Iis Krisnandar, menilai transparansi data penerima bansos masih lemah dan perlu segera dibenahi secara serius.
Salah satu langkah konkret yang didorongnya adalah pelabelan rumah keluarga miskin penerima bansos, baik melalui stiker maupun pengecatan, seperti yang pernah diterapkan pada masa lalu.
“Dulu itu efektif. Rumah ditempeli, masyarakat bisa langsung mengawasi. Sekarang justru terkesan kurang ada kepedulian terhadap warga miskin,” ujar Iis kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).
Menurut mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon tersebut, penanganan kemiskinan seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, bukan semata fokus pada pembangunan fisik.
Ia menegaskan, proses verifikasi dan validasi data penerima bansos harus dilakukan secara terbuka di tingkat desa. Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat dapat ikut mengoreksi apabila ditemukan penerima bantuan yang sebenarnya tergolong mampu.
“Kalau memang orangnya mampu, rumahnya bisa dicat atau ditempeli stiker. Biar jelas dan bisa dikoreksi bersama,” katanya.
Iis mengingatkan, pada masa sebelumnya data penerima bansos diumumkan secara terbuka dan dipajang di papan pengumuman desa. Pola ini dinilai efektif karena memberi ruang partisipasi aktif masyarakat.
“Zaman saya, data warga miskin diumumkan semua di desa. Sekarang harus seperti itu lagi,” tegasnya.
Ia juga menilai pemanfaatan teknologi digital tidak cukup jika data hanya tersimpan dalam bentuk file. Di tingkat desa, data penerima bantuan harus dicetak dan dipampang agar mudah diakses warga.
“Teknologi tidak cukup hanya file. Di desa harus dicetak, ditempel di papan pengumuman. Jadi masyarakat tahu siapa saja penerima bansos,” ungkapnya.
Dengan sistem terbuka, warga dapat menyampaikan keberatan atau protes apabila menemukan ketidaksesuaian data.
“Kalau ada yang mampu tapi dapat, warga bisa protes. Atau sebaliknya, yang miskin kok tidak masuk. Idealnya verifikasi minimal tiga bulan sekali,” jelas Iis.
Ia mendorong agar seluruh jenis bantuan, mulai dari BPJS PBI, BPNT, hingga bansos lainnya, diumumkan secara terbuka dan diperbarui secara berkala.
“Harus ada pembaruan dan diumumkan lagi. Tempel semua di papan pengumuman desa,” katanya.
Menurutnya, keterbukaan data akan mendorong perbaikan data secara alami melalui partisipasi masyarakat.
“Biasanya warga desa ingin tahu. Dari situlah data bisa dikoreksi, yang kaya dicoret, yang miskin dimasukkan,” sambungnya.
Iis menegaskan, sistem tertutup justru membuat kesalahan data terus berulang. Ia bahkan mengaku pernah menemukan penerima bansos dari kalangan aparatur negara dan tenaga medis saat data diumumkan secara terbuka.
“Dulu saya umumkan, ada PNS dan bahkan 33 dokter menerima bansos. Karena diumumkan, akhirnya malu dan data bisa diperbaiki,” pungkasnya. (Afif/CIBA)
