CIREBON, (CB).- Komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Cirebon masih belum pasti. Termasuk rencana koalisi. Fraksi PKB dikabarkan bakal mendominasi AKD. Terang saja, PKB sebagai partai pemenang pemilu 2019.
Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon Moh Luthfi mengaku, untuk komposisi AKD akan dilihat secara proposional. Bahkan, PKB mencoba untuk bersinergi dengan semua fraksi. Alasannya, atas nama kepentingan masyarakat.
“Semua partai politik yang ada di parlemen mempunyai tanggung jawab yang sama. Karena itu, kita mau ada distribusi tanggungjawab. Tidak ada bagi-bagi kekuasaan,” kata Luthfi, Selasa (8/10/2019).
Ia yang juga menjabat Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sementara ini mengaku, semangat kali ini adalah untuk menyelesaikan problematika konkret yang sedang terjadi di lapangan. Artinya, tanggung jawab itu harus dibagi secara proporsional.
“Semua fraksi akan diajak berkoalisi, kecuali yang tidak mau diajak koalisi. Sebab, koalisi adalah suatu keniscayaan. Dan itu, penting. Yang enggak mau diajak koalisi, ya kita tinggal. Semuanya itu pasti dilakukan kompromi terlebih dahulu,” katanya.
Untuk pelaksanaan menentuan AKD sendiri, kata Luthfi, akan terlebih dulu dirapatkan antar fraksi sebagai bentuk persiapan pada Jumat (11/10/2019) mendatang. Kemudian, minggu depannya, Jumat (18/10/1019) rapat paripurna pembentukan AKD.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Mukhlisin Nalahudin mengatakan, untuk komposisi AKD sendiri Fraksi Partai Demokrat belum mengambil keputusan. Sebab masih menunggu keputusan dari pusat partainya. Meski demikian, pihaknya tetap menginginkan merebut salah satu ketua komisi.
“Ini kan masih dinamis. Kita belum tahu. Apakah nanti koalisi dengan PKB atau tidak. Tergantung keputusan pusat. Yang pasti, keinginan dapat porsi di AKD pasti ada. Meskipun kita akui perolehan kursi partai demokrat di pemilu 2019 hanya 5 kursi,” katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Cirebon, Asep Zaenudin Budiman menyampaikan, sampai saat ini Fraksi Partai Nasdem belum bisa menentukan arah politik di parlemen untuk mendapatkan posisi strategis di AKD.
“Kita belum bisa menentukan karena masih penjajakan politik,” kata Asep. (CB-05)