KOTA CIREBON.– Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025–2029 serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Acara ini digelar di Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ), Senin (21/4/2025).
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi fase awal yang sangat penting dalam membangun pondasi arah pembangunan Kota Cirebon lima tahun ke depan.
“Sejak pelantikan kami pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia, maka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kami memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan RPJMD paling lambat enam bulan setelah pelantikan,” ujarnya.
Effendi menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan langkah strategis yang menentukan masa depan Kota Cirebon. RPJMD 2025–2029 ini menjadi turunan dari RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025–2045 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024.
“Dokumen ini akan menjadi peta jalan pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh, yang kemudian dijabarkan secara lebih operasional melalui RKPD tahunan, dimulai dari RKPD Tahun 2026,” jelasnya.
Lebih lanjut, Effendi menjelaskan bahwa Musrenbang kali ini menjadi titik awal implementasi arah pembangunan jangka menengah. Pemerintah Kota Cirebon telah menetapkan visi pembangunan lima tahunan, yaitu “Terwujudnya Kota Cirebon yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman dan Berkelanjutan Tahun 2029”, yang disingkat menjadi “Kota Cirebon yang Setara Berkelanjutan.”
Ia menekankan bahwa visi tersebut mengandung makna kesetaraan dalam akses, partisipasi, dan hasil pembangunan bagi seluruh warga, dengan pendekatan yang berkelanjutan lintas waktu dan lintas generasi.
Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah telah merumuskan lima misi pembangunan, yaitu: peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, pelestarian lingkungan hidup, serta pemberdayaan sosial dan budaya. Misi ini diterjemahkan ke dalam lima prioritas pembangunan daerah yang implementasinya akan dimulai pada tahun 2026.
Dalam arahannya kepada para kepala perangkat daerah, Wali Kota meminta agar seluruh perencanaan dan pelaksanaan program selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Ia juga mendorong penyusunan Renstra perangkat daerah secara simultan dengan RPJMD, serta pemanfaatan data melalui sistem Cirebon Satu Data dan e-Walidata.
“Forum ini harus dimaknai sebagai bentuk kesungguhan bersama. Setiap masukan dan aspirasi yang muncul hari ini akan menjadi pondasi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada angka dan target, tapi juga pada kebermaknaan dan kesejahteraan nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Effendi menyoroti pentingnya keterhubungan antara kebijakan daerah, provinsi, dan nasional.
“Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang saling terhubung. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Harus sejalan, searah, dan saling memperkuat demi kemajuan Kota Cirebon yang kita cintai bersama,” pungkasnya. (Wandi/Arif)
