CIREBON – Sekitar 500-an buruh Tenaga Kerja Bungkar Muat (TKBM) Pelabuhan Cirebon, kembali mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, Senin (23/5). Mereka menuntut dewan mencabut rekomendasi penutupan Pelabuhan Batubara.
Salah satu pengurus TKBM Pelabuhan Cirebon Kadnawi menyatakan, sejak ditutupnya aktivitas bongkar muat batu bara di Pelabuhan Cirebon ribuan buruh kehilangan mata pencarian. Pihaknya menuntut DPRD Kota Cirebon mencari solusi atas permasalahan ini, karena menurutnya, dewan merupakan pihak yang paling vokal mengusulkan penutupan aktivitas bingkar muat batu bara.
“Penutupan bongkar muat batu bara ini atas rekomendasi Ketua Dewan. Kami minta Bapak Ketua Dewan agar buruh yang nganggur dipekerjakan kembali di Pelabuhan,” ungkap Kadnawi.
Keputusan ditutupnya bongkar muat batu bara merupakan keputusan yang berat sebelah, karena ia menilai, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, DPRD Kota Cirebon dan Wali Kota Cirebon tidak memikirkan nasib buruh.
“Pemerintah tidak memikirkan kami para buruh yang bekerja di Pelabuhan. Selama dua bulan ini kami nganggur, hutang banyak, anak sekolah tidak diberi uang saku, dan buat makan sehari-hari juga sulit,” tuturnya.
Debu batu bara dituding sebagai penyebab ditutupnya aktivitas bongkar muat batu bara, karena debu itu merusak kesehatan masyarakat sekitar. Namun ia membantah keras, karena para buruh di pelabuhan hingga kini masih sehat.
“Kami yang sudah bekerja di pelabuhan selama 12 tahun saja sekarang masih hidup,” pungkasnya. (CB01)
