CIREBONBAGUS.Id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sektor jasa keuangan di Wilayah Cirebon hingga akhir 2018 terus menunjukkan kondisi yang stabil. Stabilitas sektor jasa keuangan selama 2018 didukung oleh permodalan yang tinggi dan likuiditas yang memadai untuk mengantisipasi risiko dan mendukung ekspansi usaha.
Demikian diungkapkan Kepala OJK Perwakilan Cirebon, M. Lutfi dalam siaran pers akhir tahun di Gedung OJK, Kamis (27/12). Lutfi mengatakan di Wilayah 3 Cirebon, data per November 2018 dana pihak ketiga (DPK) dan penyaluran kredit bank umum menunjukkan tren positif secara year on year (yoy) masing-masing sebesar 7,98% (menjadi Rp 30,84 triliun) dan 7,65% (menjadi Rp 35,46 triliun). Pada bank umum syariah & unit usaha syariah, tren positif juga terjadi ditunjukkan dengan meningkatnya DPK menjadi Rp 2,61 triliun (11,02% yoy) dan penyaluran pembiayaan Rp 2,96 triliun (11,49% yoy).
“Ini menunjukan jika secara umum perkembangan ekonomi masyarakat tetap stabil. Setiap waktu menunjukan tren positif,” ungkap Lutfi.
Lutfi menambahkan pada sektor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang merupakan sektor yang diawasi secara langsung oleh Kantor OJK Cirebon, posisi Oktober 2018 terjadi pertumbuhan pada aset menjadi Rp 2,77 triliun (8,19% yoy), dana pihak ketiga Rp 2,05 triliun (6,85% yoy) dan kredit Rp 2,15 triliun (5,98%). Pertumbuhan ini menjadi salah satu indikator pengawasan dan pembinaan Kantor OJK Cirebon terhadap 39 BPR di wilayah 3 Cirebon memberikan efek yang positif bagi fungsi intermediasi yang dilakukan oleh BPR.
Di tahun 2018 juga telah dilakukan penggabungan usaha (merger) 6 BPR dengan 3 kepemilikan (Pemda Indramayu, Pemprov Jawa Barat, dan BJB). Kepala Eksekutif Pengawas Pebankan OJK telah memberikan persetujuan izin merger PD BPR PK Balongan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-114/D.03/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PD BPR PK Cantigi Kulon, PD BPR PK Arahan Kidul, PD BPR PK Bongas, PD BPR PK Kroya, dan PD BPR PK Sukra ke dalam PD BPR PK Balongan.
“Pada sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB), pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan dan modal ventura mencapai Rp 5,98 triliun (data per Oktober 2018) yang didominasi pembiayaan motor, mobil, dan permodalan usaha,” kata Lutfi.
Sedangkan industri asuransi, lanjut Lutfi posisi September 2018 terdapat Rp 297.56 miliar premi pada asuransi jiwa dan Rp 104,7 miliar pada asuransi umum dengan total klaim masing-masing sebanyak Rp 148,46 miliar dan Rp 42,07 miliar.
Di tahun 2018 juga telah diresmikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Nelayan Mina Sumitra di Indramayu. LKM tersebut diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo tepatnya pada 6 Juni 2018. Persemian LKM ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan modal nelayan dan menghindarkan dari pinjaman kepada pihak informal. Pendirian ini juga sekaligus melengkapi jumlah LKM/LKMS di wilayah 3 Cirebon menjadi 6 (enam) LKM/LKMS yang sebelumnya sudah terbentuk LKMS BMT Gunung Jati, LKMS BMT Talaga dan PT LKM Kuningan, LKMS Buntet Pesantren, dan LKMS KHAS Kempek.
Untuk meningkatkan literasi pasar modal sejak dini, Bursa Efek Indonesia didukung oleh OJK bekerja sama dengan perusahaan efek juga telah meresmikan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia yang saat ini terdapat di Unswagati, IAIN Syekh Nurjati, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Universitas Wiralodra Indramayu, Universitas Majalengka, dan Universitas Kuningan. (CB01)
