KABUPATEN CIREBON, (cirebonbagus.id). -Cirebon terang sempat menjadi program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon dianggap hanya sebatas mimpi. Sulit untuk segera terwujud, karena 13 ribu titik lagi penerangan jalan umum (PJU) di daerah ini belum terpasang.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cirebon mencatat, kebutuhan PJU di jalan kabupaten ada 13 ribu titik lagi. Hanya saja, tidak bisa terpasang dengan singkat karena ajuan anggaran untuk pemasangan 2023 sebanyak 11 ribu titik, hanya diberi oleh Bapelitbangda setempat 800 titik saja.
“Jadi slogan Cirebon terang, Cirebon itu hanya mimpi. Buktinya, tahun depan hanya 800 titik PJU yang direalisasikan dari ajuan 11 ribu titik. Jadi masih banyak ruas jalan di Kabupaten Cirebon yang belum bisa diterangi PJU,” kata Kabid Sarana dan Prasarana Dishub Kabupaten Cirebon, Moh. Jamaludin, Selasa (20/12/2022).
Ia pun mengaku, tidak habis pikir, kenapa Bapelitbangda hanya menyetujui 800 titik yang saja, sementara kebutuhan PJU, termasuk hal yang urgent. “Kami sudah berusaha mengajukan sekitar sebelas ribu titik. Itupun dapatnya hanya anggaran PIK. Targetnya sangat jauh sekali karena kita masih kekurangan belasan titik PJU lagi,” ungkap Jamal.
Tidak itu saja, kata dia, biaya pemeliharaan untuk PJU tahun depan pun hanya dianggarkan Rp 300 juta saja. Padahal idealnya memerlukan anggaran sekitar Rp 2,5 miliar. Jamal juga menyinggung jumlah unit mobil PJU yang sampai sekarang hanya memiliki 5 unit. Karena idealnya, Dishub memiliki 7 unit mobil PJU.
“Kita tahun depan terbantu 204 PJU dari pemerintah pusat, itupun untuk jalan negara. Padahal pajak penerangan jalan umum dari PJU itu nilainya cukup besar. Kenapa tidak dikembalikan kepada kita saja. Ini kan presentasinya tidak jelas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon, Dangi enggan memberikan alasan terperinci, terkait kecilnya titik PJU yang disetujui tahun depan. Namun kata Dangi, hal itu tidak terlepas dari minimnya anggaran. Disamping itu, masih banyak program dinas lainnya yang memerlukan anggaran.
“Kalau acc ribuan PJU, pasti duitnya butuh lebih banyak lagi. Sementara kebutuhan Pemkab Cirebon itu bukan hanya PJU, tapi aspek lain juga perlu dorongan anggaran,” katanya.
Sedangkan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon, Suratmo menjelaskan, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang diberikan PLN tidak terperinci, berapa persen yang dihasilkan dari pembayaran listrik rumah tangga maupun industri. PLN hanya memberikan PPJ ke Bapenda sekitar Rp 8 miliaran setiap bulannya. Bila dikalkulasi, PPJ yang diterima Bapenda sekitar Rp 80 miliar setiap tahunnya..
“Lah ini kan pajak. Jadi tidak ada pembagian hasil dengan Dishub, karena semuanya masuk ke kas daerah lalu masuk ke program perencanaan kegiatan daerah.” ujar Suratmo.
Ia menyebutkan, pembayaran listrik PJU setiap tahunnya, juga mencapai angka Rp 32 miliar. Sedangkan mekanisme yang berlaku, juga sama di seluruh indonesia, yang artinya PLN memberikan PPJ secara global sesuai dengan jumlah penggunaan listrik yang dikonsumsi masyarakat mapun pelaku industri.
“Jadi kalau Dishub minta rincian berapa hasil PPJ, ya itu semua global. Pihak dewan dan kami juga sudah mempertanyakan masalah ini ke PLN. Tapi hasilnya global dan tidak ada rincian,” kata Suratmo. (Apip/CIBA)
