CIREBON, (cirebonbagus.id).- Pergeseran anggaran dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon untuk penanganan wabah Covid-19. Bahkan, pergeseran anggaran merupakan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri.
Demikian menurut Wakil Wali Kota Cirebon, Hj. Eti Herawati, seusai melakukan Video Conference (Vicon) penyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPK RI, ketua BPK RI, kepala BPKP RI dan Kepala LKPP terkait langkah antisipasi dan akuntabilitas pelaksana anggaran dan pengadaan barang dan jasa di daerah dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19.
“Dalam situasi seperti sekarang ini, pemerintah daerah diberikan kemudahan untuk melakukan sejumlah pergeseran anggaran,” ungkap Eti, Rabu (8/4/2020).
Sejumlah anggaran yang akan digeser menurut Eti di antaranya kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, sejumlah kunjungan dinas dan berbagai kegiatan lainnya. “Targetnya agar penyebaran Covid-19 bisa segera ditanggulangi,” ungkap Eeng.
Namun kemudahan yang diberikan, menurut Eti, tidak meniadakan unsur kehati-hatian dalam melakukan pergeseran anggaran.
Sementara itu Kepala Inspektorat Kota Cirebon, Asep Dedi, menjelaskan, jika pemerintah pusat telah memberikan sejumlah penjelasan dan arahan untuk melakukan sejumlah pergeseran anggaran selama masa pandemi Covid-19. “Ada beberapa regulasi yang dibuat longgar,” ungkap Asep.
Namun prinsip kehati-hatian dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran, menurut Asep, tetap tidak bisa ditinggalkan.
Untuk itu, lanjut Asep, Inspektorat tetap akan mendampingi perangkat daerah dalam penggunaan pergeseran anggaran yang akan dilakukan tersebut.
Dengan adanya petunjuk teknis dari pemerintah pusat, menurut Asep, pemerintah di daerah tidak akan gamang dan ragu dalam melakukan sejumlah langkah pencegahan penyebaran Covid-19, khususnya dalam penggunaan dan pergeseran anggaran.
Sementara itu, dalam instruksi Mendagri No 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19, pemerintah daerah diminta untuk melakukan percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengamanan sosial.
Pemda juga diminta melakukan koordinasi dengan Forkopimda, organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat untuk menyosialisasikan dan mengimbau masyarakat agar tidak mudik, memberikan arahan secara berjenjang sampai dengan tingkat desa untuk menghindari stigma negatif yang berlebihan terhadap pemudik.
Selain itu, Pemda juga diminta untuk memastikan dan mengawasi kecukupan dan kelancaran distribusi sembako di daerah serta aktivitas industri dan dunia usaha yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat serta alat-alat kesehatan penanganan Covid-19 untuk tetap berjalan.
Pemda juga diminta agar refocusing dan perubahan alokasi anggaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak dikeluarkannya instruksi Mendagri tersebut.(Jossa/CIBA/Rilis)
