MAGELANG.- Wali Kota Cirebon, Effendi Edo SAP MSi, bersama dengan ratusan kepala daerah lainnya mengikuti Retret Pembekalan Kepala Daerah 2025 yang digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
Dalam acara ini, para kepala daerah mengikuti serangkaian kegiatan, termasuk pengarahan dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta materi pembekalan terkait isu-isu penting seperti pencegahan korupsi, pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, dan reformasi birokrasi.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, secara resmi membuka acara Retret Pembekalan Kepala Daerah 2025 pada Sabtu (22/2/2025). Dalam sambutannya, Tito menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai ajang untuk memperkuat koordinasi antar kepala daerah, agar mereka dapat bekerja secara lebih sinkron dan efektif.
“Retret ini menjadi momentum bagi kepala daerah untuk saling mengenal dan berkolaborasi demi kemajuan daerah masing-masing,” ujar Tito.
Retret tersebut dihadiri oleh para kepala daerah dari seluruh Indonesia, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota. Mereka mengenakan seragam Satpol PP sebagai bagian dari simbol kebersamaan dan kedisiplinan. Tito juga mengapresiasi sejumlah daerah yang sudah memanfaatkan kesempatan ini untuk mempererat hubungan antar kepala daerah.
“Saya berharap hubungan yang terjalin di sini akan membantu mengurangi hambatan-hambatan yang selama ini ada, dan memudahkan kita untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik,” tambahnya.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyatakan bahwa acara ini sangat bermanfaat dalam membentuk mental seorang pemimpin daerah. “Di sini, kami dilatih untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dan lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, kegiatan seperti senam pagi dan latihan baris-berbaris menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat kebersamaan dan disiplin di kalangan kami sebagai pemimpin daerah,” kata Effendi.
Retret ini terdiri dari dua gelombang. Gelombang pertama, yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025, diikuti oleh 505 kepala daerah dari seluruh Indonesia. Acara ini dilaksanakan setelah pelantikan kepala daerah pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Sementara itu, gelombang kedua akan melibatkan 40 kepala daerah lainnya, dan penjadwalan kegiatan ini akan menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pilkada. (Arif/CIBA)
