CIREBON, (CB). –
Polisi masih melakukan penyelidikan ambruknya dua ruang kelas di SMPN 2 Plumbon, Selasa (1/10/2019), sekira pukul 13.00 WIB.
Kasat Reskrim Polres Cirebon, AKP Anton pun langsung mendatangi lokasi kejadian dengan menerjunkan sejumlah tim dan anggota yang melibatkan Polsek Depok atas ambruknya atap banguan di SMPN 2 Plumbon.
Pihaknya pun langsung memberikan tanda melalui police line di areal lokasi kejadian untuk memberikan tanda sebagai kawasan sterilisasi.
Dia menjelaskan, pihaknya pun masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mengumpulkan barang bukti dan mencari informasi dari para saksi.
“Kami masih melakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut. Barang bukti dan pemeriksaan masih kami lakukan,” ungkapnya.
Sementara itu, Dokter Umum Puskesmas Plumbon, dr Dewi Waskito menyebutkan, perihal korban yang didata untuk segera ditangangi medis akibat runtuhnya bangunan berasal dari SMPN 2 Plumbon yang berlokasi di Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Atas kejadian tersebut korban ada yang di bawa ke RS Mitra Plumbon dan puskesmas Plumbon yang dibantu oleh ambulance Polres Cirebon.
“Adapun untuk data korban sebanyak 14 orang yang dibawa ke RS Mitra Plumbon, 6 orang di Puskesmas Plumbon dan 30 orang dilakukan pemeriksaan medis. Untuk yang dirawat di puskesmas dan dilakukan pemeriksaan awal di sekolah sudah dibolehkan pulang. Sedangkan yang di RS masih menunggu diagnosa dokter setempat,” ungkapnya.
Atas kejadian tersebut, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon, Aceng Sudarman pun langsung melakukan peninjauan ke lokasi. Menurutnya kejadian yang menimpa mayoritas siswa SMPN 2 Plumbon memang sebuah musibah.
“Ini memang musibah dan siapa yang ingin semua ini terjadi. Saya berharap kepada orang tua untuk bisa bersabar karena semuanya sudah dan tengah diproses,” kata Aceng ditemui saat melakukan peninjauan.
Meski demikian, kata Aceng, kejadian tersebut harus menjadi tangungjawab pemerintah daerah khusunya Dinas Pendidikan. Lantaran pihaknya mempertanyakan dari sisi aspek kontroling dan manajerial yang ada baik di sekolah dan Dinas Pendidikan perihal sarana penunjang pendidikan.
“Kalau menelisik kejadian sekolah ambruk, maka secara manajerial saya yakin ini tidak ada kontrol yang baik dari pemkab. Seharusnya semua harus saling memberikan informasi yang update,” katanya.
Aceng meyakini bahwa tidak menutup kemungkinan semua sekolah yang ada bisa terjadi potensi akan kejadian yang serupa jika proses manajerialnya tidak baik. Makanya, kata dia, semua mekanisme dalam hal progres khususnya sarana dan prasarana (sarpras) harus dievaluasi agar kejaddian yang tidak diinginkan kembali terulang.
“Saya menerima laporan, khusus SMPN 2 Plumbon terakhir dibangun 2006. Ini kan kacau dan dimana letak kontrolingnya. Seharusnya bangunan ini sudah direhab ulang, tidak hanya SMP, namun SD juga karena untuk SMA sudah menjadi kewenangan Provinsi. Saya akan lakukan pemanggilan untuk audiensi baik dengan Dinas Pendidikan bahkan dengan DPRD sebagai bahan evaluasi,” ungkapnya.(CB-06)
