CIREBON, (Cirebonbagus.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menggelar rapat pimpinan (rapim) guna membahas program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Cirebon. Rapat yang berlangsung di Ruang Nyimas Gandasari, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Senin (24/2/2025).
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, serta para kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Cirebon.
Agus menyampaikan bahwa terdapat 12 program prioritas yang akan dijalankan dalam 100 hari pertama kepemimpinan, mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur hingga layanan kesehatan masyarakat.
“Atas izin Pak Bupati, saya melaksanakan rapim dengan para kepala perangkat daerah untuk membahas program 100 hari kerja. Insyaallah, kami optimistis dapat merealisasikannya,” ujar Agus usai rapat.
Ia menambahkan bahwa program-program tersebut selaras dengan visi dan misi Bupati Cirebon, Imron, dan dirinya sebagai Wakil Bupati. Beberapa sektor yang menjadi fokus utama mencakup Dinas Sosial (Dinsos), perizinan, Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait layanan BPJS, serta Dinas Pendidikan.
“Alhamdulillah, kami juga akan menghadirkan sekolah unggulan di jenjang SD dan SMP. Sementara itu, untuk sektor infrastruktur jalan, telah dibahas bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan instansi terkait lainnya,” jelas Agus.
Dalam implementasinya, khusus di bidang infrastruktur, Pemkab Cirebon akan menyelaraskan kebijakan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
“Mungkin dalam beberapa hari ke depan, kami akan menggelar rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas lebih lanjut terkait realisasi program 100 hari kerja,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva’i, menegaskan bahwa 12 program prioritas tersebut telah disusun secara realistis berdasarkan kalkulasi kekuatan finansial Pemkab Cirebon.
“Memang ada tantangan dalam mekanisme keuangan, terutama terkait infrastruktur. Namun, minimal dalam 100 hari kerja ini, program-program tersebut dapat diluncurkan, seperti renovasi atau pembangunan ruang kelas baru,” kata Hilmy.
Ia menambahkan bahwa tahapan penyelesaian program akan bergantung pada mekanisme keuangan dan proses administratif yang berlaku.
Dengan perencanaan yang matang dan dukungan dari seluruh perangkat daerah, Pemkab Cirebon optimistis dapat merealisasikan program 100 hari kerja demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ***(APIP/CIBA)
