KOTA CIREBON.– Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengoptimalkan Gedung Negara Cirebon, yang sebelumnya merupakan Gedung Keresidenan, di Jalan Siliwangi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Gedung bersejarah ini akan dijadikan sebagai pusat koordinasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Cirebon dan sekitarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan hal ini saat melakukan peninjauan ke bekas Kantor Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah 3 Cirebon. Ia menjelaskan bahwa gedung tersebut akan berfungsi untuk memperkuat sinkronisasi dan koordinasi dalam dinamika pembangunan di kawasan Cirebon dan sekitarnya.
Menurut Herman, hubungan baik yang telah terjalin antara kepala daerah di tingkat provinsi dengan kabupaten/kota, atau yang dikenal dengan istilah Top Management, sudah berjalan dengan baik.
Oleh karena itu, fokus perlu diberikan pada penguatan kolaborasi di tingkat Middle Management atau level menengah pemerintahan. Penguatan ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Herman menambahkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kantor Cabang Dinas (KCD) Provinsi Jawa Barat yang berada di wilayah Cirebon perlu diintegrasikan dengan perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota.
Dengan integrasi ini, diharapkan pemerintahan daerah dapat bersinergi lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang ada di wilayah tersebut.
“Kita perlu mendorong agar eks Gedung Keresidenan ini bisa menjadi hub yang dapat mempererat hubungan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan kelurahan, serta seluruh masyarakat di wilayah Cirebon,” ujar Herman.
Lebih lanjut, Sekda Jabar menekankan pentingnya konsolidasi dan integrasi antara UPTD dan KCD dengan OPD di kabupaten/kota. Dengan begitu, diharapkan dapat tercipta pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan efisien untuk kepentingan masyarakat.
“Kerjasama yang solid antara Pemda Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota adalah kunci untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Kami berharap Gedung Negara Cirebon dapat menjadi pusat yang mempermudah komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait,” tutup Herman.
Sementara Pj Wali Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi menyambut baik dengan rencana Pemprov Jabar dengan pengelolaan Gedung Negara Cirebon. Gedung bersejarah ini akan dijadikan sebagai pusat koordinasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Cirebon dan sekitarnya.
“Memang fungsi lamanya Gedung Negara sudah menjadi pusat pemerintahan walaupun akhirnya sempat berubah karena lebih banyak digunakan pusat budaya Jabar,”ungkap Agus.
Agus menambahkan penggunaan Gedung Negara untuk pusat layanan ke masyarakat juga dapat terintegrasi dengan menjadi pusat budaya.(ADV/CIBA)
