KOTA BANDUNG.– Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Forum yang dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, di Kantor Bappeda Jabar, Kota Bandung, Selasa (18/3/2025), dihadiri oleh Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Jawa Barat serta perwakilan DPRD Provinsi Jawa Barat, baik secara langsung maupun daring.
Dalam sambutannya, Herman menenkankan penyusunan RPJMD harus berlandaskan empat pisau analisis utama, yaitu aspek historis, yuridis, sosiologis, dan strategis. Keempat aspek ini menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan pembangunan lima tahun ke depan guna menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi terdepan di Indonesia.
Herman mengatakan RPJMD harus berlandaskan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang RPJPD Jawa Barat.
“Kita negara hukum. RPJMD harus berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran,” jelasnya.
Pemdaprov Jabar telah memulai mekanisme pergeseran anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan elektrifikasi agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa RPJMD 2025-2029 harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi berbagai tantangan sosial yang ada di Jawa Barat.
“RPJMD 2025-2029 dirancang untuk menjawab berbagai tantangan sosial dengan program-program yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat Jawa Barat,” ujarnya.
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, Pemdaprov Jabar telah mengalokasikan anggaran melalui berbagai program yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain itu, Herman mengacu pada proyeksi McKinsey yang memperkirakan Indonesia menjadi negara maju pada 2045, menempati posisi keempat dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Saat ini, PDB Indonesia mencapai Rp1,4 triliun, sementara PDRB Jawa Barat berada di angka Rp2.600 triliun.
“Tahun 2045, Indonesia diproyeksikan mencapai PDB $18 triliun, dengan pendapatan per kapita di atas $12.000. Jawa Barat harus menjadi motor utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa Jawa Barat harus menjadi provinsi paling maju di tengah negara maju.
“RPJMD 2025-2029 harus menjadi panduan strategis dan realistis untuk mewujudkan Jawa Barat sebagai provinsi terdepan di Indonesia,” katanya.
Jawa Barat memiliki sejarah panjang sebagai salah satu provinsi tertua di Indonesia. Herman mengingatkan bahwa provinsi ini berdiri pada 19 Agustus 1945, hanya dua hari setelah Indonesia merdeka.
“Provinsi ini memiliki sejarah luar biasa. Kita harus menjadikannya sebagai semangat untuk terus maju dan berkembang,” tegasnya.
Ia juga mengutip filosofi Sunda, cadu mundur pantang mulang mun maksud teu acan laksana, yang berarti pantang menyerah sebelum tujuan tercapai.
“Sunda sangat menjunjung kehormatan. Prinsip ini harus menjadi roh dalam RPJMD,” ujarnya. (Arif/CIBA)
