CIREBONBAGUS.Id – Ketua DPD PKS Kota Cirebon, H. Karso menyanggah adanya praktik mahar politik di tubuh PKS terkait Pilwalkot 2018 lalu. Tiadk keluarnya rekomendasi dari DPP PKS atas paslon Siswandi-Euis Fety Fatayati, dipastikannya bukan karena praktik mahar politik.
Demikian diungkapkan Karso usai diperiksa panggilan Tim Gakkumdu di Kantor Panwaslu Kota Cirebon, Selasa (16/1). Karso diperiksa terkait dugaan mahar politik yang dibeberkan bakal calon wali kota Cirebon, Brigadir Pol Siswandi, dalam Pilkada Kota Cirebon 2018.
“Tak ada mahar politik dalam PKS. Saya juga tidak tahu soal itu, prosesnya pun saya tak tahu,” ungkap Karso.
Karso menambahkan pemberian rekomendasi merupakan kewenangan DPP PKS. PKS di daerah, baik Jawa Barat maupun Kota Cirebon, hanya mengusulkan nama-nama bakal calon. Sebelumnya PKS dan koalisi Umat menyepakati Siswandi-Karso namun tiba-tiba muncul Siswandi-Euis Fety Fatayati.
Dia mengaku, pihak DPW PKS pun mempertanyakan profil Euis yang dinilai tiba-tiba muncul sebagai bakal pendamping Siswandi. Menurutnya, PKS tak pernah membahas mengenai Euis sebagai bakal calon wakil wali kota, selain Karso.
Dengan alasan tak mengenal profil hingga visi misi Euis, DPP PKS pun tak mengeluarkan rekomendasi atas paslon Siswandi-Euis. Dia memastikan, baik DPP maupun DPW tak mengeluarkan rekomendasi atas Siswandi-Euis. Alasan inilah yang menguatkan ketiadaan praktik mahar politik di tubuh PKS. (CB01)
