CIREBONBAGUS.Id – Badan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan (BKPP) Cirebon sudah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Jawa Barat terkait pembongkaran Gedung Negara.
Demikian diungkapkan Kabid Kesejahteraan Sosial BKPP Wilayah Cirebon Andi Mahidi, terkait sejumlah budayawan dan komunitas Cirebon pootes terhadap penggantian lantai marmer teras Gedung Negara.
Protes diajukan karena Gedung Negara yang dibangun 1865, termasuk bangunan cagar budaya dengan kategori sangat ketat. Sejumlah komunitas seniman dan budayawan Cirebon, bahkan berencana mengajukan somasi terkait dengan penggantian lantai yang dinilai tidak mengikuti Ketua Dewan Kesenian Cirebon (DKC).
Menurut Andi, pihak Disparbud Jabar hanya menekankan jangan sampai merubah bentuknya. Dikatakannya, pihak pejabat pembuat komitmen di internal BKPP kesulitan untuk mencari pengganti ubin marmer yang sama dengan ubin yang lama. Dikatakan Andi, penggantian lantai dilakukan dengan pertimbangan utama untuk keamanan tamu dan pengunjung. Beberapa kali terjadi insiden tamu atau pengunjung nyaris jatuh di anak tangga saat sesi foto-foto akibat ubin yang rusak dan bolong-bolong.
“Kami mengganti berkaitan dengan aspek keamanan. Sedangkan bagian teras yang lain yang ubinnya juga rusak, tidak kami ganti, “ ungkap Andi.
Meski demikian, kata Andi, melalui perwakilan seniman dan budayawan yang mendatangi BKPP, pihaknya sudah langsung meminta maaf. (CB01).