BANDUNG, (cirebonbagus.id).- Koordinator Tenaga Penggerak Desa dan Kelurahan (TPD/K) se-Jawa Barat mendatangi Kantor BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Kunjungan mereka dikomandoi sejumlah perwakilan pengurus pusat Forum Komunikasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (FKPLKB) Indonesia yakni Tino Sanjaya serta Sekretaris Umum dan Bidang Kemitraan, Luthfi Sella, Selasa (3/3/2020).
Dalam kunjungan mereka tentunya TPD/K menyampaikan sejumlah aspirasi. Bahkan dalam audiensi penyampaian aspirasi diterima baik Kepala BKKBN Perwakilan Jawa Barat Uung Kusmana, Sekretaris BKKBN Perwakilan Jawa Barat dan Kabid Adpin.
Tino Sanjaya menyampaikan, kondisi aktual saat ini bagi TPD/K yakni menginginkan perubahan nomenklatur TPD/K menjadi PLKB Non PNS. Lantaran aturan tersebut masih jauh dari proses dan terhalang regulasi yang ada di Jawa Barat.
“Sejak dilahirkannya TPD/K dari tahun 2010, contohnya saja untuk upah yang diberikannya bersumber dari Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga kami belum bisa diberikan upah sesuai standar upah minimum Provinsi atau Kabupaten/kota,” kata Tino dalam rilisnya.
Sementara itu, Kepala BKKBN Perwakilan Jawa Barat Uung Kusmana mengapresiasi atas perjuangan dari para TPD/K.
Dia mengatakan, pihaknya pun sangat mendukung pergerakan seluruh keanggotan TPD/K yang tergabung di Forum Komunikasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana Indonesia.
Tentunya, kata Uung, tujuan mulia yang diperjuangkan yakni dalam perbaikan status kepegawaian. “Aspirasi ini tentu akan ditindaklanjuti, dan sesegera mungkin berkoordinasi dengan Gubernur dan Bapeda. Tentunya untuk perubahan Nomenklatur TPD/K menjadi PLKB Non PNS sesuai instruksi dari Kepala BKKBN Republik Indonesia Hasto Wardoyo,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Uung juga akan menginstruksikan kepada Kepala OPD KB se-Jawa Barat untuk memberikan surat perjanjian kerja dan surat tugas kepada TPD/K dengan sebutan PLKB Non PNS.
“Saya menyampaikan tupoksi TPD/K dalam program KKBPK yang sekarang berganti nama Bangga Kencana. Agar bekerja maksimal dan ikhlas untuk keberhasilan program KB di Jawa Barat. Karena Jawa Barat sebagai pilot project keberhasilan program KB di Indonesia,” ungkapnya. (CIBA-06/Rilis)
