SUMBER – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon belum pro rakyat. Karena ada ketimpangan antara pengetahuan legislatif dan eksekutif di kalangan wakil rakyat.
Demikian diungkapkan pengamat politik Unswagati, Ipik Permana yang menghadiri pelantikan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (15/9). Ipik imbasnya sampai saat ini belum ada satupun produk DPRD yang benar-benar memihak pada kepentigan masyarakat.
“Sekarang ini anggota dewan yang baru harus melepas baju partai saat membahas kepentingan masyarakat. Mereka dipilih oleh rakyat meskipun berasal dari partai, jadi harus menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan partai,” ungkap Ipik, Senin (15/9).
Ipik menambahkan selama ini juga masih banyak wakil rakyat yang lebih mengedepankan kepentingan partai, sehingga melemahkan fungsi budgeting lembaga legislatif. Tapi, perkembangannya uang APBD belum bisa mengangkat kemiskinan yang terus terjadi.
APBD yang belum pro rakyat diakui juga oleh anggota DPRD dari fraksi PKB, Zenal Wa’ud, Ia mengatakan, selama ini belanja tidak langsung untuk pegawai masih menyedot sekitar 60 persen dari total APBD Kabupaten Cirebon. Namun ia meyakinkan bahwa hal itu juga ke depannya harus diimbangi oleh pelayanan yang lebih baik dari Pemkab Cirebon kepada masyarakat.
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi pun tak menampik jika belanja pegawai memang masih sangat besar. Hal itulah yang mendorong dirinya untuk tak melakukan rekrutmen CPNS baru tahun ini seperti beberapa daerah lain di Jawa Barat. “Tahun ini pun kami mengurangi rekrutmen tenaga honorer. Kami hanya merekrut tenaga kebersihan yang memang benar-benar mendesak untuk mewujudkan Kabupaten Cirebon yang bersih dan indah,” katanya.
Di sisi lain, Sunjaya juga mengkritisi kinerja anggota DPRD lama yang sering tak tepat waktu. Molornya jadwal rapat dan paripurna, tak jarang membuat agenda Sunjaya sebagai bupati untuk menyerap aspirasi masyarakat, terhambat. Sunjaya berharap anggora DPRD yang baru bisa lebih menghargai waktu, karena sedetik saja akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Hal itu, kata Sunjaya berlaku juga untuk pembahasan RAPBD Kabupaten Cirebon 2015 yang tinggal menyisakan tahap finalisasi. Ia berharap RAPBD 2015 bisa diselesaikan sebelum akhir tahun. Dengan begitu, agar anggaran bisa dicairkan sejak awal Januari dan program pembangunan yang telah dicanangkan bisa berjalan lebih cepat. (CB02)
