CIREBON, (cirebonbagus.id).- Iklim investasi di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan) dinilai paling lambat jika dibandingkan dengan wilayah Jawa Barat pada umumnya.
Padahal berbagai modal dimiliki wilayah tersebut mulai dari ketersediaan akses fasilitas dan sarana pendukung lainnya mulai dari pelabuhan, bandara hingga akses jalan tol yang dinilai cukup memadai.
Oleh karenanya, dibutuhkan keseriusan para pemangku kebijakan dan koordinasi lintas sektoral dalam memberikan kepercayaan dan keleluasaan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di kawasan Ciayumajakuning.
Menyikapi permasalahan tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Cirebon menginisiasi acara “Sharing Session” di Aula KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon, Kota Cirebon, Jumat (28/2/2020).
Dengan mengusung tema “Upaya Mendorong Investasi dan Ekspor Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Daerah untuk Mewujudkan Jabar Kahiji” turut dihadiri berbagai elemen mulai dari Kepala Kanwil DJBC Jawa Barat, Anggota Komisi XI DPR RI, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, serta para pemangku kebijakan di wilayah Ciayumajakuning dan unsur Pengusaha.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat, Saipullah Nasution mengatakan, secara statistik iklim investasi dan ekspor di wilayah Ciayumajakuning tertinggal di Jawa Barat.
Menurutnya, para investor lebih memilih kawasan Jabar bagian Jabodetabek dan Priangan sehingga harus dicari titik kelemahan dalam memajukan kenaikan investasi tersebut.
“Ketertinggalan ini tentu harus dikejar. Dari satu sisi kita melihat kekuatan dan potensi di Ciayumajakuning sangat banyak. Artinya lokasi, fasilitas hingga tenaga kerja punya semuanya, tapi kenapa ini bisa tertinggal. Makanya kami kumpulkan para pemangku kebijakan dan elemen lainnya untuk duduk bersama mencari solusi terbaik,” ujar Saipullah Nasution usai kegiatan.
Oleh karenanya, kata Saipullah, kantor Bea dan Cukai Jawa barat berinisiatif untuk mendorong percepatan agar wilayah Ciayumajakuning bisa maju dalam hal investasi. Tentunya dengan pola saling tukar pikiran dan mencari akar permasalan dalam masalah inventasi diharapkan dapat meningkatkan ekspor.
“Sinergitas ini tentu penting. Karena mempermudah proses layanan yang ada di wilayah Ciayumajakunig ini menjadi keharusan,” terangnya.
Mengenai upaya percepatan, kata Saipullah, pertama tentunya akan bentuk tim dan melihat simpul-simpul mana saja yang masih perlu pembenahan. Nantinya langkah koordinasi dalam menindaklanjuti permasalahan yang ada bisa teratasi.
“Contohnya segala bentuk perizinan di Bea Cukai, semua pekerjaan sangat terukur. Bahkan layanan secara elektronik hitungannya hanya menit saja, paling 15 menit satu proses impor sudah selesai. Tapi kalau memang terkena jalur merah, perlu ada laboratorium dan segala macam,” ungkapnya.
Sehingga, kata dia, secara komulatif tentu dalam pelayanan perizinan bagi para investor bisa lebih dipermudah.
Hal seperti ini, tambah Saipullah, harus equivalent dengan perizinan yang lain. Di mana, cepat di Bea Cukai, tapi di pemda tidak cepat atau di tempat lain tidak cepat, akhirnya para investor tentunya akan melirik daerah lain yang lebih cepat.
“Seperti yang disampaikan Kepala Kantor Bogor, ada beberapa perusahaan di sana yang ingin ekspansi ke wilayah lain. Mestinya kan mereka pilih yang lebih dekat di Jawa Barat ini seperti di wilayah Ciayumajakuning, karena jalan tol ada, pelabuhan, bandara ada, hingga tenaga kerja, dan UMK lebih murah dari Bogor,” bebernya.
Dia menambahkan, menyikapi masalah itu tentu investor memilih ke wilayah sebelah dan tentu tantangan bagi pemangku kebijakan.
Oleh karenanya, pertemuan yang diinisiasi supaya kita bisa bisa melihat semua dan mendorong agar investor tidak ke wilayah lain. “Mari kita sekarang berpikir ke depan dengan mengubah konsep dan mainseat. Jangan hanya memikir memanen, tapi bagaimana caranya menanam,” ungkapnya.
Senada diutarakan Anggota Komisi XI DPR RI, Satori. Ia menyebutkan, sudah saatnya wilayah Ciayumajakuning bangkit dan menjadi leader bagi wilayah lainnya.
Tentunya, kata dia, pemerintah pusat tidak akan tinggal diam dalam memberikan dukungan penuh dari berbagai lini dan segi permudahan regulasi. “Tentunya kami sangat apresiasi atas gagasan ini. Kami di pemerintah pusat tentu akan mendukung penuh apa yang menjadi kebiajakan,” katanya.
Satori mengakui, masalah perizinan yang berbelit di tatanan birokrasi pemerintah daerah salah satu penyebab mandeknya iklim investasi. Sehingga para investor enggan menanamkan modalnya karena menjadi alasan klasik.
“Ini bisa menjadi masukan dan secara perlahan bisa dikikis stigma negatif tersebut. Tapi kami lihat tahun ini agak lumayan bisa diandalkan untuk wilayah Ciayumajakuning. Terlihat dari laporan bahwa di awal tahun sudah ada tiga investor akan menanamkan modalnya khususnya di Majalengka dan Cirebon,” ungkapnya. (CIBA-06)
