JAKARTA, (cirebonbagus.id).- Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Prof Budi Santosa Purwokartiko dicopot dari jabatannya sebagai pewawancara calon penerima beasiswa LPDP pasca pernyataannya yang menimbukan polemik.
Aktivis pembela hak-hak politik perempuan sekaligus Wakil Ketua FPKS DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta Kemendikbud Ristek dan LPDP memperbaiki sistem manajemennya secara serius.
“Harus ada evaluasi dan perbaikan sistem manajemen secara serius, jangan hanya berhenti pada pemecatan yang bersangkutan. Jika tidak berbenah diri, hal serupa dapat terjadi lagi di kemudian hari,” ujar Netty dalam keterangannya, Jum’at (06/05/22).
Menurut Netty, sebagai lembaga yang menjadi tumpuan banyak generasi muda untuk mendapatkan dukungan biaya pendidikan di perguruan tinggi berkualitas, seharusnya LPDP memastikan para pewawancaranya adalah orang-orang berjiwa Pancasilais yang toleran, menghargai keyakinan agama seseorang dan objektif dalam menilai para calon penerima beasiswa.
“Ukuran open mind, kecerdasan dan integritas seseorang tidak dilekatkan pada pakaian yang dikenakan seseorang, tapi melalui proses penggalian pemikiran dan diskusi. Itulah tugas pewawancara untuk melihat ke dalam, bukan judge the book by the cover,” katanya.
LPDP, lanjut Netty, perlu mengevaluasi sistem rekrutmennya dengan menelusuri apakah ada calon penerima beasiswa selama ini yang dirugikan dengan pandangan subjektif semisal yang dimiliki Prof. Budi Santosa.
“Negara juga dirugikan jika ada calon mahasiswa brilian yang gagal memperoleh beasiswa karena penilaian subjektif seperti soal jilbab tersebut,” imbuh Netty.
Oleh karena itu, Netty juga meminta pihak LPDP melakukan rekrutmen pewawancara secara profesional dan bukan hanya sekadar rekomendasi.
“Para pewawancara harus dibekali buku panduan standar yang berisi aturan dan prinsip yang tidak boleh dilanggar. Panduan tersebut tentu bersumber dari nilai-nilai universal Pancasila dan hukum positif yang berlaku di negara kita,” lanjutnya.
Di akhir keterangannya, Netty meminta kepada para pihak untuk berhenti melakukan politik taste the water yang dapat menimbulkan kegaduhan publik.
“Marilah kita menjaga ketenangan dan kedamaian publik dengan tidak melontarkan hal-hal yang memancing polemik. Persoalan negara dan rakyat sudah amat banyak. Jangan habiskan energi dengan hal-hal seperti ini,” tandas Netty. (Arif/CIBA)
