CIREBON, (CB).-
Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menargetkan pelaksanaan asessment dan open bidding (seleksi terbuka) di Oktober 2019 mendatang.
Bahkan berkas permohonan usulan telah ditandatangani Plt Bupati dan tinggal dikirimkan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) maupun Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pekan depan. Oleh karenanya, pengisian kekosongan jabatan strategis di dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai menemui titik terang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaksanaan open bidding akan dilaksanakan bagi sembilan jabatan setingkat eselon II yang telah kosong. Lantaran sebelumnya sempat tertunda karena adanya kasus yang menjerat mantan bupati Sunjaya Purwadisastra. Makanya, kali ini pelaksanaan tersebut akan dilanjutkan setelah disetujui oleh Plt Bupati Cirebon, Imron Rosyadi.
Menyikapi hal tersebut, Imron membenarkan telah menandatangani surat usulan pelaksanaan untuk disegerakannya open bidding dan assessment. Hanya saja, secara teknis Imron mengaku belum mempelajari secara detail akan pelaksaan agenda keduanya.
“Yang jelas sudah saya tanda tangani usulannya. Untuk teknis, tanya langsung saja ke dinas terkait,” ujar Imron kepada wartawan di sela kegiatannya, Jumat (20/9/2019).
Menurutnya, secara garis besar pelaksanaan open bidding dan assessment memang menjadi agenda yang priorotas. Mengingat kekosongan jabaran strategis harus segera diisi agar kinerja roda pemerintahan bisa berjalan maksimal.
“Aturan dan mekanisme tentu sudah ada dan tinggal melaksanakannya saja. Apa yang terbaik tentunya harus segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan pada BKPSDM Kabupaten Cirrebon, Sri Darmanto menjelaskan, perihal berkas permohonan memang sudah siap dan tinggal dikirimkan ke pemerintah pusat. Selain usulan dan izin yang dilayangkan untuk menyelenggarakan open bidding dan assessment semuanya akan dikirimkan pekan depan.
“Insya Allah, pekan depan tepatnya Senin 23 September ini kami akan ke Jakarta mengirimkan berkas permohonan. Targetnya di Oktober mendatang segera bisa dilaksanakan,” kata Sri.
Sri menjelaskan, termasuk juga tanggal pelaksanaan bahkan semua sudah diusulkan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) maupun Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Namun kembali mekanisme akan ditempuh sesuai target yang menjadi acuan.
“Kita masih menunggu perizinan dari KASN usulan sudah di tandatangani. Untuk mengurus perizinan yang berisi bahwa Rencana assesment 10 sampai 11 Oktober. Untuk open bidding di 17 hingga 18 Oktober,” ujarnya.
Dijelaskannya, assessment dilakukan khusus bagi pejabat eselon II yang sudah menempati jabatan lebih dari dua tahun. Sedangkan, untuk open bidding dikhususkan bagi sembilan jabatan eselon II yang kosong.
“Open bidding mengisi 9 orang. Assesment 24 pejabat eselon II yang sudah 2 tahun. Ada empat pejabat eselon II yang belum dua tahun sehingga belum bisa dipindah jika ikut assessment,” tambahnya.
Disinggung mengenai tim assessor open bidding dan pelaksana assessment, Sri menegaskan akan diserahkan ke BKN dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan kata lain, pihak Pemerintah Kabupaten Cirebon hanya sebagai panitia saja.
“Kalau assessment akan dilaksanakan di BKN Kanreg III Bandung, dan open bidding bertempat di kita. Tetapi, tim asessor semuanya dari Pemprov sehingga kita hanya dalam kesekretariatan saja,” tambahnya.
Sri menambahkan, pelaksanaan assessment hanya dilakukan selama satu hari. Akan tetapi, dimungkinkan dilakukan bertahap jika melihat sarana dan prasarana yang tersedia.
“Bekerjasama dengan BKN untuk melaksanakan uji kompetensi ini untuk mencari potensi yang sesungguhnya. Kemampuan CAT 100 orang, sehingga dimungkinkan bergelombang. Kami tegaskan, semua tahapan tetap menunggu izin dari BKN dan KASN. Dengan kata lain, pelaksanaan dimungkinkan mundur apabila belum mendapatkan restu keduanya,” paparnya.(CB-06)
