CIREBON, (cirebonbagus.id).- Penggunaan jaminan persalinan (Jampersal) di Kabupaten Cirebon sudah membengkak dan anggaran yang diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ini sudah habis. Sehingga membuat Dinas Kesehatan (Dinkeels) setempat memberhentikan layanan ini.
Habisnya DAK untuk Jampersal tersebut, disebabkan karena tidak sedikit masyarakat Kabupaten Cirebon yang memanfaatkan program Jampersal ini. Terlebih mudahnya layanan Jampersal yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) melalui Puskesos.
“Diberhentikannya layanan jampersal itu bukan tanpa alasan,” kata Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, Hj Enny Suhaeni, belum lama ini.
Karena, lanjut dia, semakin banyak yang memanfaatkan layanan ini, maka akan semakin meningkat jumlah anggaran untuk membayar biaya pelayanan kesehatan di tingkat Rumah Sakit dan Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP).
“Jumlah anggaran program pelayanan Jampersal telah terserap, sehingga dilakukan pemberhentian program tersebut sampai akhir bulan Desember 2020,” ujar Enny.
Ia melanjutkan, anggaran yang tersedia dari DAK untuk kegiatan program Jampersal di tahun 2020 ini sebesar Rp 5.312.922.000, sedangkan hasil rekapitulasi per akhir bulan Agustus 2020 sisa dana Rp 1.058.866.732.
“Anggarannya sudah habis. Malah minus. Namun, detailnya secara rinci belum diketahui. Saat ini masih banyak tagihan klaim Rumah Sakit dan Puskesmas DTP yang belum pengajuan klaimnya.Maka, dengan kondisi seperti ini dinyatakan anggaran untuk program Jampersal sudah defisit. “Jadi, sisa Rp 1 milar itu buat bayar tagihan beberapa Rumah Sakit yang belum masuk ke kita,” katanya.
Ia juga menjelaskan, angka defisit ini masih dimungkinkan akan bertambah mengingat klaim biaya pelayanan dari Rumah Sakit dan Puskesmas DTP belum terima pembayaran. “Karena masih dilakukan verifikasi oleh masing-masing Rumah Sakit dan Puskesmas DTP terkait hal tersebut,” ujar Enny.(CIBA-05)
