CIREBONBAGUS.Id – Pelayanan terbaik kepada masyarakat harus dimaksimalkan dengan sebaik mungkin dalam bidang Keimigrasian demi terciptanya Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Penegasan tersebut diungkapkan Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI Ronny F Sompie pada acara pencanangan Zona Integrasi WBK untuk 5 UPT Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dan (WBBM) pada Kantor Imigrasi kelas II TPI Cirebon pada Rabu (30/1) di Kantor Imigrasi kelas II TPI Cirebon.
“Kantor Imigrasi Cirebon sudah menunjukan berbagai langkah dalam pelayanan. Baik pelayanan secara langsung maupun online. Tapi tidak kalah penting Kantor Cirebon membuat terobosan dan inovasi yang bagus antara lain pelayanan mobile dengan menggunakan kendaraan jemput bola ke daerah,” ujar Sompie.
Sompie menambahkan semnaga tersebut harus tertanam ke Kantor imigrasi lainnya. Semangat untuk melayani sehingga masyarakat benar-benar dimudahkan tapi prosedur tetap dijalankan dengan baik.
Kepala Kantor Imigrasi kelas II TPI Cirebon M Tito Andrianto mengatakan bahwa raihan prestasi WBK di tahun 2018 menjadi pemicu semangat umtuk bisa meraih predikat WBBM di tahun 2019 ini.
” Kami akan selalu siap untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tentu predikat WBK akan menjadi pemantik semangat bagi kami di Imigrasi kelas II TPI Cirebon untuk meraih WBBM di tahun 2019, kami mohon dukungan agar ini tercapai,” jelas M Tito penuh semangat.
Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan ZI WBK untuk 5 UPT Imigrasi dan 1 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cirebon yang berada di bawah naungan Kanwil Kemenkumham Jabar dengan disaksikan sejumlah pejabat Kemenkumhan Republik Indonesia dan perwakilan dari Kemenpan RB.
Sementara Walikota Cirebon, Drs Nashrudin Azis merasa tertarik dengan apa yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi TPI Kelas II Cirebon yang telah mendapatkan penghargaan Wilayah Bersih Korupsi (WBK) dan juga menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk diterapkan bagi Pemerintahan Kota Cirebon.
Hal itu diutarakan Azis selepas menjadi undangan pada saat acara penanda tanganan zona integritas Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Bersih Melayani (WBBM) di Kantor Aula Kanim TPI Kelas II Cirebon, Rabu (30/1).
Azis merasa tertarik pada pengimplementasian WBK dan WBBM untuk diterapkan di Kota cirebon. Dirinya pun pada saat acara tersebut langsung berkomunikasi dengan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan persyaratan dan pembentukan tim dalam usaha mencapai WBK dan WBBM.
“Tadi saya sudah diberi tahu cara, dan akan membentuk tim yang akan studi banding ke Kemenkumham,” ucapnya.
Ia pun menargetkan, untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang pertama akan diterapkan hal tersebut yakni untuk Disdukcapil, Kecamatan dan Kelurahan. Dipilihnya kantor tersebut yakni, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat yang akan dimulai tahun ini, dan akan dinilai ditahun 2020.
“Saya akan berkomunikasi dengan seluruh jajaran untuk serius menerapkan hal ini. Agar bentuk pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi,” tuturnya.
Masih lanjut dia, meskipun pelayanan saat sudah membaik, namun dengan adanya WBK dan WBBM akan diuji apakah pelayanan terhadap masyarakat sudah dinilai baik atau belum. Maka dari itu, Azis akan membentuk tim untuk zona integritas tersebut.
“Ini semua kita lakukan, semata-mata untuk pelayanan maksimal kepada masyarakat,” paparnya. (CB01)