CIREBON, (cirebonbagus.id).- Warga perumahan Syahputra menolak nilai kompensasi yang diberikan oleh PLN sebagai nilai ganti rugi atas pembangunan sutet sekitar perumahan tersebut yang berada di Desa Galagamba, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
Salah satu perwakilan warga, Syaripin menegaskan sejak awal warga menolak dari angka yang diajukan PLN karena dinilai tidak menerapkan salah satu pasal dari Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 27 tahun 2018.
“Warga sejak awal tidak menghambat pembangunan sutet hanya saja kompensasi harus sesuai aturan Kementerian,” kata dia saat ditemui di Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon menghadiri konsinyasi dengan pihak PLN, Senin (30/8/2021).
Dikatakannya, perhitungan kompensasi menurut PLN luas tanah dan bangunan dikalikan 15 persen dikali Rp 1.000.000 yang ditafsirkan sebagai nilai harga tanah permeter dilokasi tersebut.
“Dari tim appraisal PLN angka kompensasi munculnya sebesar Rp 28 juta perumah dan warga pun menolak,” ucap dia.
Lebih lanjut Syaripin menjelaskan sesuai Permen disebutkan secara jelas jika penghitungan bagi kompensasi atas pembangunan sutet bagi warga yakni luas tanah dan luas bangunan dikali 15 persen lalu dikalikan dengan nilai luas lahan dan bangunan sesuai nilai pasar.
“Kita tidak menolak kok dengan adanya pembangunan sutet, tapi ya tolong efek dari sutet itu cukup beresiko bagi kesehatan jadi ya kompensasi harus mengikuti aturan yang ada,” tutur dia.
Sementara itu Kuasa Hukum warga, Supirman SH mengungkapkan konsinyasi ini merupakan pertemuan kedua yang diminta oleh pihak PLN kepada warga. Namun bilamana belum menemukan titik terang dalam pertemuan konsinyasi kedua ini pihaknya akan melakukan class action.
“Jangan sampai pembangunan sutet menyengsarakan warga, disitu ada 31 rumah warga yang ditinggali,” tutup dia.(Effendi/CIBA)
